SOLOPOS.COM - Warga Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kulonprogo, menerima bantuan air bersih dari PD BPR Bank Pasar Kulonprogo, Senin (14/9/2015)./ Harian Jogja-Rima Sekarani
Kekeringan Bantul diketahui melanda sejumlah lokasi, namun permintaan bantuan air bersih masih minim. BPBD setempat berupaya mencari penyebabnya
Harianjogja.com, BANTUL-Rendahnya angka permintaan dropping air tahun ini memicu pertanyaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Untuk memastikannya, pihak BPBD lantas membentuk tim untuk melakukan checking langsung ke beberapa titik.
Diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto, titik-titik yang akan disasarnya itu adalah titik yang hingga kini belum juga mengajukan permintaan dropping air.
Padahal, dari hasil komunikasi yang sudah dilakukannya dengan masyarakat beberapa bulan lalu, ia menemukan fakta di titik-titik tersebut sudah tak lagi terdapat sumber air bersih. “Nah, apakah karena sudah mendapatkan dropping air dari pihak lain. Itulah yang ingin kita pastikan,” tegasnya.
Padahal, dari hasil komunikasi yang sudah dilakukannya dengan masyarakat beberapa bulan lalu, ia menemukan fakta di titik-titik tersebut sudah tak lagi terdapat sumber air bersih. “Nah, apakah karena sudah mendapatkan dropping air dari pihak lain. Itulah yang ingin kita pastikan,” tegasnya.
Dwi menambahkan, jika memang mereka telah mendapatkan dropping air dari pihak lain, seharusnya pihak yang memberikan dropping air tersebut berkomunikasi terlebih dulu dengan pihak BPBD Bantul. “Kalau begini, kan malah menambah pekerjaan saja,” keluhnya.
Sebaliknya, ia justru khawatir jika titik-titik tersebut sama sekali mendapatkan dropping air. Ia khawatir jika masyarakat tak tahu harus mengajukan permohonan kepada siapa.
Melalui kerja tim itu, ia berharap bisa sekaligus memberikan sosialiasi mengenai prosedur pengajuan permintaan dropping air. Ia menegaskan, pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul tak akan memperumit segala bentuk permohonan dari masyarakat.
“Silakan ajukan ke kami. Nanti kami yang atur. Jangan diam saja, padahal kondisi di sana sudah kering kerontang,” tegasnya.
Gerak tim itu memang ia percepat, lantaran musim kemarau saat ini sudah mulai memasuki masa puncaknya. Selain itu, ia berharap kepada pihak pemerintah desa (pemdes) dan kecamatan bisa lebih aktif berkomunikasi dengan Pemkab Bantul terkait dengan keluhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih.
Diperkirakannya, musim kemarau masih akan terus terjadi hingga pertengahan November mendatang. Ketersediaan air bersih di beberapa titik diperkirakannya pula akan semakin menipis. “Sedangkan stok air kami masih melimpah,” imbuh Dwi.
Terlebih, akhir September ini, pihaknya juga dijadwalkan akan menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp1,7 miliar. Saat ini, dana itu diakuinya sudah ada diterima oleh BPBD DIY. “Sudah masuk lelang penunjukan,” katanya.
Dana itu, kabar Dwi, nantinya akan diterimakan warga dalam bentuk sarana dan prasarana, seperti misalnya pipa dan pompa. Ia berharap, bantuan itu nantinya bisa menekan angka ketergantungan masyarakat terhadap dropping air. Ditargetkannya, setiap tahunnya harus ada titik rawan kekeringan yang mengurangi intensitas permohonan dropping airnya.
Memang, seperti yang dituturkan oleh Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan BPBD Bantul, permintaan dropping air tahun ini cenderung menurun. Hal itu terbukti dari masih banyaknya stok jatah air bersih yang dimilikinya.
Dikatakan Anton, BPBD masih memiliki stok jatah air bersih sebanyak 100 tangki air bersih. Sejauh ini, permintaan air bersih kepada pihak BPBD masih sekitar 81 tangki saja.
”Padahal jatah anggaran kita untuk dropping air sebanyak Rp50 juta dengan estimasi harga per tangkinya sebesar Rp 275.000,” ungkapnya.