SOLOPOS.COM - Petugas PMI DIY melakukan droping air di Gunungkidul. (Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Status darurat kekeringan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tidak berpengaruh terhadap tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebab, dinas tersebut tetap melakukan penyaluran air ke wilayah yang mengalami kekeringan.
Tahun ini, Pemkab melalui Dinsosnakertrans menganggarkan Rp821 juta untuk penyaluran air. Namun, hingga akhir Oktober ini, anggaran yang digunakan mencapai Rp500 juta.
Kepala Dinsosnakertrans Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha menegaskan, peningkatan status darurat kekeringan tidak menghapuskan peran dinas dalam melakukan penyaluran air bersih ke warga. Sebab, menurut Dwi, pihaknya terus melakukan penyaluran.
“Tidak ada yang berbeda dengan peningkatan status tersebut. sebab, kami juga terus rutin menyalurkan air bersih ke warga,” kata Dwi, Minggu (26/10/2014).
Dia menyadari, peningkatan status itu berdampak terhadap metode penyaluran air bersih. Pasalnya, instansi lain juga turut berpartisipasi dalam rangka mengatasi krisis air di Gunungkidul. Meski demikian, Dwi percaya penyaluran yang dilakukan tidak akan pernah tumpang tindih.
“Koordinasi terus kami lakukan, akan tetapi dengan instansi lain [BPBD contohnya] sudah saling mengerti, sehingga dobel bantuan tidak akan terjadi,” paparnya.
Dia juga mengakui penyaluran yang dilakukan belum berjalan maksimal. Hal itu dikarenakan, masih ada wilayah yang belum mendapatkan bantuan. Oleh karenanya, dia meminta partisipasi masyarakat untuk menginformasikan perihal itu.
“Semua orang bisa melaporkannya, baik itu mayarakat, kepala desa atau kepala desa. Namun, setelah ada laporan kami harus melakukan pengecekan. Tujuannya, untuk mengetahui kebenaran informasi itu. kami tidak ingin bantuan yang diberikan tidak merata,” tegas Dwi.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial, Dinsosnakertrans Gunungkidul Christiana Suyatmiyatun menambahkan, anggaran untuk penyaluran air bersih masih menyisakan dana Rp300an juta. Sebab, hingga saat ini dropping yang dilakukan menghabiskan anggaran Rp500an juta.
“Untuk menanggulangi masalah kekeringan, tahun ini kami mendapatkan anggaran Rp821 juta. Namun, sampai sekarang penyerapannya baru sekitar Rp500an juta,” kata Atun, sapaan akrabnya.