SOLOPOS.COM - Armada tangki pengankut air milik BPBD Gunungkidul yang digunakan untuk penyaluran air bersih selama musim kemarau, Senin (10/7/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)

Sedikitnya tujuh kecamatan di Gunungkidul mengalami krisis air bersih saat musim kemarau

 

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya tujuh kecamatan di Gunungkidul mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Untuk mengantasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten mulai Senin (10/7/2017) melakukan penyaluran ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul Budhi Harjo mengatakan, ketujuh kecamatan yang mengalami kekeringan antara lain Panggang, Purwosari, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Rongkop, dan Girisubo. Dari jumlah tersebut ada 45.230 warga terdampak yang berasal dari 32 desa.

“Kalau diperinci lagi  warga terdampak berasal dari 254 dusun dengan jumlah 9.046 kepala keluarga,” kata Budhi kepada wartawan disela-sela pelepasan armada dropping air di Bangsal Sewokoprojo, Senin.

Menurut Budhi, untuk pelaksanaan dropping, BPBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 juta. Rencananya setiap hari dilakukan 28 kali penyaluran, dengan rincian di masing-masing kecamatan sebanyak empat kali.

“Guna mendukung program ini, kami siapkan tujuh armada truk pengangkut air untuk menyalurkan ke daerah-daerah terdampak,” ujarnya.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul Sutaryono menambahkan, untuk proses penyaluran pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Namun demikian, BPBD juga masih memberikan kesempatan kepada warga yang mengalami kekeringan untuk mengajukan bantuan.

Hanya, sambung Sutaryono, permintaan tersebut harus dilakukan secara resmi dengan mengajukan permohonan melalui pihak desa maupun dusun setempat. “Semua pengajuan harus dilakukan secara resmi,” katanya.

Ditambahkannya, untuk program penyaluran air bersih, BPBD juga akan melakukan koordinasi dengan pihak swasta. Hal ini dilakukan agar pemberian bantuan dapat efektif sehingga tidak ada tumpang tindih dalam proses penyaluran di satu tempat.

“Saya minta kepada seluruh perusahaan yang akan menyalurkan bantuan berkoordinasi dengan BPBD sehingga batuan dapat lebih merata,” kata Sutaryono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya