KELANGKAAN ELPIJI BANTUL : Pemkab Tutup Pangkalan Elpiji yang Naikkan Harga Tidak Wajar

Pangkalan tersebut ditutup setelah rapat koordinasi antara Disperingdakop bersama Hiswana Migas dan agen.

Harianjogja.com, BANTUL – Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan ada pangkalan elpiji bersubsidi tiga kilogram di daerah ini yang ditutup karena menaikkan harga secara tidak wajar kepada pembeli.

Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!

“Beberapa waktu lalu ada pangkalan di Bantul yang langsung ditutup oleh agen Pertamina karena menaikkan harga sampai di atas Rp20 ribu per tabung,” kata Kepala Disperindagkop Bantul, Sulistyanto seperti dikutip Antara, Senin (24/10/2016).

Namun ia tidak bersedia menyebutkan jumlah pangkalan dan di daerah mana pangkalan elpiji yang ditutup atau diputus usaha oleh agen Pertamina.

Ia mengatakan pangkalan tersebut ditutup setelah rapat koordinasi antara Disperingdakop bersama Hiswana Migas dan agen.

Menurut dia, penutupan hubungan usaha bagi pangkalan tersebut karena harga elpiji bersubsidi yang mencapai Rp20 ribu per tabung itu jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp15.500 per tabung.

“Makanya saya melihat kenaikan itu tidak wajar. Padahal sebelumnya dari kami serta agen bersama pangkalan sudah menyampaikan bahwa semua pangkalan harus menjual sesuai HET, karena dalam aturan pangkalan merupakan pengecer elpiji terendah,” katanya.

Ia mengatakan, dalam rapat koordinasi (rakor) bersama pihak terkait pada pekan lalu tersebut juga disepakati ketika ada pangkalan yang “nakal’ karena memanfaatkan kondisi kekurangan elpiji seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir langsung diputus kontrak.

“Semua sepakat ketika kedapatan tangkap tangan pangkalan menaikkan harga, laporan langsung dinaikkan untuk diproses, kalau kesalahan berat langsung muncul pemutusan kontrak. Yang memberikan sanksi langsung dari agen,” katanya.

Sulis sapaannya mengatakan, ada beberapa penyebab pangkalan yang harus diberi sanksi hingga ditutup, di antaranya menaikkan harga terlampau jauh, distribusinya tidak sesuai wilayahnya ataupun tidak memprioritaskan konsumen atau pembeli setempat.