SOLOPOS.COM - Sri Sultan Hamengku Buwono X-Gubernur DIY (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Kemiskinan di DIY tahun ini diperkirakan gagal berkurang karena momentum yang ada akan hilang
Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pesimis angka kemiskinan di DIY turun 2% pada 2016 mendatang, alasannya karena program pengentasan kemiskinan tahun ini tidak bisa dilaksanakan tepat waktu oleh pemerintah kabupaten dan kota.
“Harusnya Juni-Juli waktu realisasi, jangan molor Agustus sampai September,” kata Sultan saat ditemui usai Rapat Paripurna Penghantaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DIY 2016 di DPRD DIY, Selasa (18/8/2015)
Menurut Sultan, September-Oktober adalah momentum untuk menurunkan angka kemiskinan, namun karena program pada Juni-Juli belum terlaksana sehingga momentum itu pun hilang.
Sultan mengatakan, program pengentasan kemiskinan yang menjalankan adalah pemerintah kabupaten dan kota, sementara dananya dari Pemda DIY. Pihaknya sudah memberikan pengarahan. Ia mencontohkan, bantuan kemiskinan Rp1 juta untuk keluarga miskin itu harus ditentukan peruntukannya oleh pemerintah agar uang sejumlah tersebut bisa terus berputar.
“Misal dibelikan genset bisa disewakan, kalau iya kalau disewakan, kalau tidak disewa dalam satu bulan gimana, Itu yang perlu diarahkan dari tingkat dua [pemkab/pemkot],” tegas Sultan.
Sebelumnya, dalam paparan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY 2014 di DPRD DIY, Maret lalu, Sultan mengatakan berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin di DIY dari total 541.95 ribu pada 2013 (15,3% dari total jumlah penduduk) menjadi 532.59 pada 2014 (13,55%).
Meski demikian, Sultan juga mengakui penduduk miskin masih tinggi. “Masih relatif tingginya presentasi penduduk miskin di DIY mengamanatkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi salah satu perioritas pembangunanm” kata Sultan
Saat itu Raja Kraton Ngayogyakarta ini juga mengklaim selama ini upaya telah dilakukan Pemda DIY untuk pengentasan kemiskinan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Anggota Komisi D DPRD DIY Hamam Mutaqin mengatakan, banyak faktor Menurut dia, program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah juga salah sasaran. Salah satunya bantuan Rp1 juta untuk 1 kepala keluarga. “Bantuan Rp1 juta per KK justru menimbulkan kecemburuan, bahkan bagi penerima justru untuk konsumtif,” katanya