Jogja
Jumat, 4 Desember 2015 - 18:20 WIB

KEMISKINAN DI JOGJA : Uji Publik KMS, RT dan RW Jangan Sampai Tidak hadir

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskin (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Kemiskinan di Jogja masih didata terkait program kartu menuju sejahtera (KMS)

Harianjogja.com, JOGJA-Perangkat RT dan RW di tiap kelurahan diminta untuk aktif berperan serta dalam mencermati kondisi warga sehingga uji publik tahap kedua bisa menghasilkan data pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) yang valid.

Advertisement

(Baca juga : Calon Penerima KMS di Jogja Punya Smartphone, Sepeda Motor hingga Perhiasan)
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hadi Muhtar mengatakan tahap ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan keberadaan warga calon pemegang KMS.

“Kalau misalnya perangkat RT dan RW tidak hadir jangan salahkan kalau nanti di belakang ada warga yang protes karena momentum ini seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya kepada Harian Jogja, Kamis (3/12/2015).

Ia menargetkan uji publik tahap kedua selesai pertengahan bulan ini dan apabila memerlukan revisi segera dibenahi. Kemudian, sebelum akhir tahun sudah ditetapkan melalui tanda tangan walikota dan pada awal Januari 2016 kartu mulai dicetak.

Advertisement

Diungkapkannya, usulan dari masyarakat dari uji publik pertama yang dilakukan pada pertengahan tahun ini sudah dikantongi dan telah dilakukan validasi.

Hadi menyebutkan terdapat 7.275 Kepala Keluarga (KK) yang sudah diusulkan oleh masyarakat untuk dapat menerima KMS dan 18.881 KK pemegang KMS tahun ini. “Seluruhnya melewati proses verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya,” ucapnya.

Ia membenarkan tidak semua usulan akan diterima dan secara otomatis memperoleh KMS.

Advertisement

Dijelaskannya, kriteria KMS sudah tertuang dalam Keputusan Walikota (Kepwal) No. 244/KEP/2012 mengenai penetapan parameter pendataan penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial. Parameter yang dimaksud, antara lain, pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan serta sosial.

“Masing-masing parameter juga memiliki indikator yang beragam dan petugas yang melakukan validasi sudah diberi pelatihan,” tutur Hadi.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif