SOLOPOS.COM - Ilustrasi data (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Kemiskinan Jogja terus ditekan jumlahnya.
Harianjogja.com, JOGJA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja menyiapkan sistem informasi manajemen untuk merekam semua kegiatan dan program yang sudah diimplementasikan dalam penanganan kemiskinan di Kota Jogja.
“Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan kemiskinan adalah terobosan baru. Tujuannya mengurangi ‘overlapping’ penerima bantuan penanganan kemiskinan,” kata Kepala Bappeda Kota Jogja Edy Muhammad seperti dilansir dari Antara, Jumat (18/12/2015).
Menurut dia, Pemerintah Kota Jogja sudah menerbitkan Peraturan Walikota Jogja Nomor 60 Tahun 2015 sebagai dasar hukum pemanfaatan sistem informasi manajemen untuk penanganan kemiskinan.
Menurut dia, Pemerintah Kota Jogja sudah menerbitkan Peraturan Walikota Jogja Nomor 60 Tahun 2015 sebagai dasar hukum pemanfaatan sistem informasi manajemen untuk penanganan kemiskinan.
Bappeda Kota Yogyakarta bekerja sama dangan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Kota Yogyakarta saat menyusun sistem informasi yang kemudian diberi nama Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemberdayaan Masyarakat.
Sistem tersebut berisi berbagai sumber data yang dijadikan sebagai basis data penduduk miskin Kota Yogyakarta, di antaranya berasal dari basis sata penerima kartu menuju sejahtera, data penduduk miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik 2011 dan 2015 ditambah data administrasi kependudukan.
Data yang tersimpan dalam sistem informasi manajemen penanganan kemiskinan tersebut akan selalu dimutakhirkan setiap kali ada intervensi yang dilakukan terhadap penduduk miskin yang terdata.
“Petugas penanganan kemiskinan baik di tingkat kota atau wilayah bisa memberikan notifikasi setiap kali melakukan kegiatan intervensi penanganan kemiskinan,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Edy, tidak akan ada lagi tumpang tindih sasaran atau program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
Data dalam sistem informasi manajemen tersebut juga sudah dilengkapi dengan berbagai parameter seperti sandang, pangan, papan, pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sosial.
“Harapannya, program penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan lebih efektif dengan sasaran dan program yang jelas,” katanya yang menyebut bahwa warga penerima kartu menuju sejahtera diprioritaskan untuk memperoleh bantuan atau intervensi dalam penanganan kemiskinan.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2014, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 14,55 persen atau sesuai data penerima kartu menuju sejahtera (KMS), sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 ditetapkan sekitar 8,82 persen.