SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan RTLH (JIBI/Harianjogja/Dok.)
Kemiskinan Kulonprogo memiliki perbedaan data.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo berupaya menekan angka kemiskinan setiap tahun.
Sejumlah program penanggulangan kemiskinan itu harus dilaksanakan dengan mengacu pada data yang valid. Sebelum melangkah, pemerintah mesti tahu berapa jumlah keluarga dan penduduk miskin yang membutuhkan bantuan agar tidak salah sasaran.
Sutedjo berpendapat kevalidan data menempati peran krusial dalam program penanggulangan kemiskinan. Dia berharap seluruh anggota TKPK Kulonprogo tidak jenuh dengan kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan rutin setiap tahun.
“Program pembangunan yang berhasil itu asal mulanya dari data yang valid. Hasil kerja dari setiap program juga dapat terukur dengan jelas,” ungkap Sutedjo.
Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Nur Hadiyanto, ditemui di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo, Selasa (2/8/2016).
“Pendataan kemiskinan menjadi agenda besar tahun ini. Kami ingin ada keterpaduan data dengan hasil pendataan tahun 2015 yang dilaksanakan BPS,” kata dia.
Nur lalu memaparkan, pendataan status sosial keluarga di Kulonprogo tahun 2016 dilaksanakan mulai Agustus ini. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) akan turun ke lapangan mulai Rabu (10/8/2016) pekan depan setelah mendapatkan pelatihan dan pembekalan. Pendataan itu dilakukan selama sebulan hingga 10 September mendatang.