SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Rumah Tak Layak Huni (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Kemiskinan Kulonprogo diatasi dengan membantu perbaikan rumah tak layak huni.
Harianjogja.com, KULONPROGO – Mengurangi rumah tidak layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menggelontorkan bantuan senilai Rp10 miliar. Bantuan tersebut ditujukan untuk 709 kepala keluarga di sembilan desa yang ada di Kecamatan Panjatan.
Program tersebut diberikan sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memberikan hunian yang layak bagi warga tidak mampu. Penyerahan surat keputusan atas bantuan itu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian PUPR Retno Puji Astuti di Balai Desa Cerme, Panjatan, Jumat (16/10/2015).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Sukoco mengatakan, kelayakan rumah sebagai tempat tinggal menjadi indikator angka kemiskinan dan kondisi perekonomian suatu daerah. Sukoco mengungkapkan, dilihat dari indikator tersebut, sebanyak 21,3% dari jumlah penduduk Kulonprogo masih hidup dalam kemiskinan.
“Kami [pemkab] telah mengupayakan gerakan Bedah Rumah untuk mengurangi angka RTLH di Kulonprogo,” ujar Sukoco.
Sukoco mengungkapkan, dana untuk mendukung gerakan bedah rumah dihimpun dari berbagai sumber dan non APBD. Di antaranya berasal dari Bazda, dana persembahan dari umat kristiani, CSR perusahan, BUMN, BUMD hingga perbankan.
Tidak hanya menggiatkan gerakan Bedah Rumah yang dilakukan setiap hari Minggu. Pemkab Kulonprogo juga telah membangun rumah susun untuk menyediakan hunian bagi warga berpenghasilan rendah. Salah satunya, rusunawa yang sudah berdiri di wilayah Tambak, Desa Triharjo, Wates. Bahkan, saat ini tengah mengembangkan lagi rusunawa baru di Giripeni.
“Kami berharap, BSPS tersebut dapat menjadi perangsang untuk mewujudkan hunian layak bagi warga masyarakat,” jelas Sukoco.
Kasi Perumahan Dinas PU Kulonprogo Slamet menambahkan, jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 709 kepala keluarga. Penerima bantuan tersebar di Desa Depok, Desa Garongan, Desa Cerme, Desa Tayuban, Desa Bugel, Desa Kanoman, Desa Gotakan dan Desa Krembangan.
Slamet menuturkan, sebanyak 70 kepala keluarga di antaranya mendapatkan bantuan senilai Rp10 juta per KK untuk rehab sedang. Sedangkan, 639 KK di antaranya, mendapatkan bantuan senilai Rp15 juta per KK untuk perbaikan rumah yang sudah rusak berat.
“Jumlah rumah tidak layak huni yang diajukan pemkab untuk diberikan bantuan ada 1.003 KK. Namun, oleh pemerintah pusat hanya disetujui 709 KK,” jelas Slamet.