KEMISKINAN KULONPROGO : Penanganan Perlu Koordinasi dan Integrasi Lintas Program

Fungi utama SLRT adalah terciptanya integrasi informasi data dan layanan serta identifikasi keluhan.

Harianjogja.com, WATES-Koordinasi dan integrasi antar program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di berbagai jenjang perlu ditingkatkan, baik pemerintah daerah maupun pusat. Efektivitas kedua program tersebut juga dapat menjadi lebih baik.

Promosi Enjoy the Game, Garuda! Australia Bisa Dilewati

Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli Bupati Kulonprogo Bidang Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Kesejahteraan Rakyat, Lestaryono dalam bimbingan teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo, Kamis (1/9/2016). “SLRT dibutuhkan untuk mendukung proses integrasi dan koordinasi tersebut,” kata Lestaryono.

Lestaryono memaparkan, fungi utama SLRT adalah terciptanya integrasi informasi data dan layanan, identifikasi keluhan, rujukan, penanganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pemutakhiran data yang dinamis di tingkat daerah. SLRT diharapkan membantu pemerintah menjangkau masyarakat miskin dan rentan secara responsif. Program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan dari pemerintah daerah maupun pusat diharapkan dapat diterima dengan lebih cepat dan menyeluruh.

SLRT juga diharapkan mempermudah koordinasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara horizontal dan vertikal. Pemerintah akan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dan basis data yang ada. Pemerintah kemudian menghubungkan dengan program pusat atau daerah yang paling sesuai. “SLRT juga membantu proses identifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, menentukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan keluhan tersebut ditangani dengan baik,” ujar Lestaryono menjelaskan.

Menurut Lestaryono, kesuksesan penggunaan SLRT jelas membutuhkan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, bahkan hingga tingkat fasilitator di lapangan. Koordinasi pemerintah daerah dan pusat juga harus dijaga. Dengan begitu, program perlindungan sosial dan penanggulan kemiskinan bisa berjalan dan membuahkan hasil optimal seperti yang diharapkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Eko Pranyata mengatakan, keterpaduan data juga menjadi salah satu target yang ingin dicapai SLRT. Perbedaan versi data yang selama ini terjadi diharapkan bisa terus ditekan. “Keterpaduan data akan dicek secara berkala karena data itu sangat dinamis dan pasti ada yang berubah dalam kurun waktu tertentu,” ungkap Eko.