SOLOPOS.COM - llustrasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Kemiskinan Sleman ditangani melalui berbagai program pemerintah
Harianjogja.com, SLEMAN- Kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) tidak menunjukkan kenaikan angka keluarga miskin di Sleman. Sampai saat ini, tercatat jumlah keluarga miskin (gakin) sebanyak 60.485 KK.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Surono menjelaskan, kenaikan jumlah penerima PKH pada 2017 dari 3.008 KPM menjadi 50.862 KPM bukan berarti angka kemiskinan di Sleman meningkat.
“Jumlah KK miskin di Sleman tercatat 60.485 KK. Pemerintah pusat hanya bisa mengakomodasi 3.008 KK miskin yang masuk dalam program PKH,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Jumat (17/2/2017).
Menurutnya, sedikitnya KK miskin yang masuk dalam PKH pada tahun lalu dikarenakan kemampuan keuangan pemerintah saat itu terbatas. Kondisi tersebut berbeda dengan saat ini di mana kemampuan keuangan Negara dinilai baik sehingga Pemerintah pusat menambah jumlah penerima PKH hingga tujuh kali lipat menjadi 50.862 KK.
“Bertambahnya jumlah peserta program PKH itu menunjukkan pelayanan dan kemampuan keuangan pemerintah bertambah,” katanya.
Hal itu dikarenakan, lanjut dia, pemegang kartu PKH memiliki syarat yang harus dipenuhi dengan program-program berkelanjutan. Jika PKH ditangani langsung oleh Pemda, katanya, keuangan daerah dinilai belum mampu.
Maka dari itu, yang menentukan dan menjalankan PKH langsung dari Kementerian Sosial. “Makanya, masih ada sejumlah KK miskin yang belum tercover program PKH,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab menyediakan dana jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp10 miliar. Hanya saja, kata Surono, dana JPS tersebut hanya bisa diakses warga yang memiliki masalah kesehatan, pendidikan dan sosial yang bersifat emergency [kedaruratan].