Kemiskinan Sleman diharapkan dapat diatasi dengan kerja sama dengan berbagai pihak.
Harianjogja.com, SLEMAN-Kerja sama antara swasta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dapat mempercepat penanganan kemiskinan di wilayah tersebut.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman, Hempri menilai Sleman memiliki banyak perusahaan. Selama ini program CSR dari BUMN maupun BUMD belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu peran swasta sangat dibutuhkan untuk mendorong proses pembangunan.
Menurutnya sebaran keluarga miskin terbanyak ada di Kecamatan Prambanan, Seyegan dan Minggir. Namun pihaknya mendorong jika Perda CSR terwujud, perusahaan tidak hanya fokus pada kecamatan dengan keluarga miskin terbanyak.
“Kalau bisa 86 desa bagus, dengan memperhatikan keragaman potensi dan masalah desa,” ungkapnya, Minggu (13/12/2015)
Hal ini dapat disinergikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan program-program CSR perusahaan. Mana yang dilakukan pemerintah dan mana yang didorong perusahaan. Program-program CSR juga dapat diarahkan untuk membentuk atau mengembangkan sentra-sentra industri seperti sentra batik atau sentra mendong di Minggir, sentra bakpia di Minomartani Depok dan masih banyak lagi.
Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi menyetujui usulan Perda CSR ini. Jika terbentuk nanti Perda akan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara mempertemukan CSR dengan warga.
“Kita maklumi lah kalau pemerintah ora duwe duit akeh [tidak punya banyak uang] maka kita kerahkan CSR itu,” tandasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
