Harianjogja.com, BANTUL—Pembaruan data warga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dilakukan Dinas Sosial Bantul belum laku untuk jadi acuan penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera.
Data yang dibikin Dinas Sosial Bantul itu kemungkinan baru bisa digunakan tahun depan. Saat ini, para penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak masih menggunakan data lama yang tidak pernah diperbarui sejak 2011.
Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam
Kepala Dinas Sosial Bantul Mahmudi menyebutkan ada sebanyak 86.611 rumah tangga sasaran (RTS) yang saat ini menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp400.000 untuk dua bulan.
Mereka adalah pemegang KPS yang menjadi syarat pencairan dana kompensasi. Ironisnya, data penerima bantuan itu tidak valid.
Data yang dipergunakan itu data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dari rentang 2011 sampai tahun ini tentu ada dinamika dan perubahan. Ada orang miskin baru dan orang kaya baru,” ungkap Mahmudi, Jumat (21/11/2014).
Akibatnya, banyak masyarakat miskin yang luput dari bantuan sementara di sisi lain banyak masyarakat mampu, yang dulunya miskin, namun masih menikmati dana kompensasi yang tidak lagi menjadi haknya.
Kondisi tersebut sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Warga yang tidak mendapat bantuan akan merasa sakit hati melihat orang mampu justru mendapat bantuan. “Mudah-mudahan [warga] hanya dongkol saja enggak sampai membuat rusuh,” ujar Mahmudi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
