KENAIKAN HARGA BBM : BLSM Dicairkan Serentak di 16 Kota Ini Jadwalnya

Foto Ilustrasi
JIBI/Harian Jogja/Reuters

JOGJA—Jumlah penerima Bantual Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di DIY mengacu pada data penerima beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Total jumlah penerima BLSM di DIY mencapai 288.391 KK.

Promosi Jaga Jaringan, Telkom Punya Squad Khusus dan Tools Jenius

Kepala Kantor Pos Besar Jogja Felix Firmano mengatakan BLSM tersebut akan dicairkan dua tahap. Tahap pertama, Juli-Agustus akan dicairkan pada Sabtu (22/6/2013) di Kantor Pos Besar. Pemegang KPS, akan mendapatkan masing-masing Rp300.000 karena setiap bulan pemerintah hanya menjatah Rp150.000 untuk BLSM.

“Itu kick off pembayaran yang serentak dilakukan di 16 kota, termasuk Jogja, Solo dan Malang. Untuk Kota, kami baru melayani pemegang BLSM dari Gedongtengen sebanyak 1.091 KK. Untuk kecamatan lainnya, jadwal dan lokasinya masih kami susun,” kata Felix Kamis (20/6/2013).

Adapun pencairan tahap kedua September-Oktober akan dilakukan pada Senin (9/9/2013) mendatang. Secara teknis, proses pencairan sama. Pemilik KPS datang dan menyerahkan kartu, menerima dana BLSM. Kemudian, kartu dibaca card reader untuk laporan ke pusat.

”Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak, baik muspida, TNI dan Polri untuk pengamanannya,” ujarnya.

Pihaknya mengaku sudah melakukan simulasi pencairan dana BLSM. Dalam satu jam, petugas bisa menyalurkan 200 orang pemegang KPS. Bila di Gedongtengen terdapat 1.091 pemegang KPS, maka empat petugas yang disediakan cukup bekerja lima jam saja.

Hal tidak jauh berbeda juga akan diterapkan di empat kabupaten lainnya di DIY. Kantor Pos menargetkan satu hari bisa melayani 500 hingga 700 pemegang KPS. Jumlah petugas penyesuikan dengan jumlah pemegang KPS. TNI-Polri kami libatkan dalam pengamanan.

“Jadi, yang datang harus benar-benar warga pemegang KPS, sesuai wilayah dan jadwal yang ditentukan,” tukasnya.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti yang ikut membahas masalah itu, berharap agar penyaluran dan pencairan BLSM tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. “Kami berharap, tidak ada kericuhan dalam pembagian BLSM itu. Pemerintah di daerah hanya menyalurkan dana yang dikirim dari pusat. Nanti ada pos pengaduan yang kami sediakan,” tutupnya.