KENAIKAN HARGA BBM : Ekonom Sebut BLSM Dapat Disalurkan untuk 5-10 Tahun

Foto Ilustrasi
JIBI/Harian Jogja/Antara

JOGJA-Kompensasi pemerintah kepada masyarakat miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) justru dapat diberikan pemerintah 5 hingga 10 tahun, begitu kata Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradibtyo.

Promosi Enjoy the Game, Garuda! Australia Bisa Dilewati

“Saya malah mengusulkan BLSM diberikan lima sampai sepuluh tahun. Sebab dengan Rp150.000 perbulan bagi masyarakat yang diperkirakan hanya menghabiskan Rp25 triliun, baru sekitar 12 persen dari total subsidi BBM [Bahan Bakar Minyak] per tahun Rp306 triliun yang selama ini lebih banyak dirasakan orang kaya,” kata Rimawan di Jogja, Jumat.

Menurut Rimawan, program pemerintah berupa kompensasi BLSM lebih rasional dari pemberian subsidi bahan bakar minyak yang lebih banyak tidak tepat sasaran.

“Kalau BLSM dikatakan tidak mendidik itu belum didasarkan bukti. Sementara apakah subsidi BBM yang hingga saat ini lebih banyak dirasakan orang kaya itu mendidik?” katanya.

Lebih jauh, menurut Rimawan penyaluran BLSM kepada masyarakat miskin justru dapat meningkatkan Produk domestik bruto apabila disalurkan melalui lembaga keuangan. Sebab transaksi di lembaga keuangan akan semakin meningkat seiring bertambahnya nasabah.

“Orang yang sebelumnya tidak mengenal lembaga keuangan menjadi tercatat di lembaga keuangan. Karena secara otomatis mereka harus membuat akun di lembaga keuangan,” katanya.

Namun demikian, mengenai pemerataan penyaluran kompensasi tersebut, menurut dia, memang harus dimbangi kesiapan pemerintah dalam falidasi data keluarga miskin (gakin).

“Namun tetap harus diantisipasi ketidaktepatan penyaluran BLSM.Sebab akan menimbulkan konflik horizontal di akar rumput,” katanya.

Pemerintah menyatakan siap menyalurkan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan mulai berlaku Sabtu (22/6/2013).

BLSM akan disalurkan secara bertahap sebesar Rp150.000 untuk setiap keluarga miskin penerima BLSM yang dibayarkan tiga bulan sekali.

Pemerintah sudah menganggarkan dana BLSM sekitar Rp25 triliun untuk 18 juta penduduk miskin selama sembilan bulan.