Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melakukan kebijakan efisiensi, menyusul naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan larangan rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebelumnya, Walikota Jogja Haryadi Suyuti berharap Pemerintah Pusat mencari terobosan dampak dari kenaikan harga BBM. Ia mengaku perihatin, dan berharap pula Pemerintah Pusat dapat merevisi kebijakan agar lebih berpihak kepada rakyat.
Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat
Haryadi melanjutkan, meski ia menginterupsi kebijakan pusat, Pemkot tetap akan melakukan sejumlah kebijakan efisiensi anggaran.
Hal ini yang disampaikan melalui Kadri Renggono, kepala Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja.
“Segosegawe seperti kita lihat, akan terus berjalan. Dan tiap Jumat, akan ada kebijakan tidak ada jatah bensin bagi kendaraan operasional,” ucap Kadri, Rabu (19/11/2014).
Sedangkan, Haryadi Suyuti menerangkan terkait kebijakan larangan rapat di hotel. Yakni, Pemkot akan memaksimalkan ruang-ruang yang ada.
“Itu sebagai bentuk efisiensi anggaran dan program yang akan dilaksanakan. Tapi akan kita evaluasi terus,” pungkasnya saat dijumpai usai rapur di DPRD Kota Jogja.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
