SOLOPOS.COM - Pekerja menyelesaikan pembangunan parkir vertikal di komplek balaikota, Senin (6/12). Pemkot Jogja menargetkan operasional parkir vertikal itu bisa dimulai pada awal tahun depan. (Harian Jogja/Yosef Leon)
Solopos.com, JOGJA — Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja menyebut, parkir vertikal yang berada di kompleks Balai Kota bisa dioperasikan pada awal tahun depan. Saat ini, pembangunan telah mencapai 65 persen dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Kepala Bidang Penataan Bangunan DPUPKP Kota Jogja, Fakhrul Nur Cahyanto menerangkan, pembangunan parkir vertikal itu menyesuaikan kondisi. Karena tempat parkir yang minim di area balai kota. Dengan adanya mal pelayanan publik (MPP) banyak warga yang mengurus berbagai administrasi, sehingga kendaraan kadang tidak beraturan.
Fakhrul menyebut, saat ini pembangunan area parkir vertikal telah mencapai 65 persen. Pekerja telah rampung menyelesaikan pemasangan platform baja dan akan berlanjut ke pemasangan atap. Setelah atap terpasang nantinya akan segera dirampungkan untuk pembangunan peralatan elektroniknya.
“Targetnya tanggal 17 atau 18 Desember nanti bisa dilaksanakan tes comissioning dan untuk operasional nanti kemungkinan di Januari 2022,” ungkap dia Senin (6/12/2021).
“Targetnya tanggal 17 atau 18 Desember nanti bisa dilaksanakan tes comissioning dan untuk operasional nanti kemungkinan di Januari 2022,” ungkap dia Senin (6/12/2021).
Baca juga: Waduh, 70.000 Dosis Vaksin Pfizer di DIY Bakal Kedaluwarsa Bulan Depan
Dia menjelaskan, luas bangunan parkir vertikal itu berkisar 6,5×8,5 meter (m). Adapun bangunan akan dibuat bertingkat enam dengan masing-masing tingkat kurang lebih setinggi 1,5 m.
“Anggaran dana melalui APBD senilai Rp2,5 miliar,” katanya.
Baca juga: Banjir Lahar Dingin Merapi, Bupati Sleman Tetapkan Tanggap Darurat
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jogja, Patricia Henny Dian Anitasari mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membahas skema operasional sistem parkir vertikal itu dengan bagian administrasi umum.
Nantinya akan ditentukan apakah operasional dikelola oleh pihak ketiga serta sejumlah regulasi yang mengaturnya.
“Saat ini masih proses pembahasan di Asisten Administtasi Umum. Masih berproses ini kaitannya dengan regulasi, operasional dan lainnya,” kata dia.