Jogja
Minggu, 10 Desember 2017 - 08:20 WIB

Kerugian akibat Bencana di Gunungkidul Mencapai Rp100 Miliar, Perbaikan Kerusakan Butuh 7 Bulan

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Sejumlah siswa SMK Negeri 1 Tanjungsari mengevakuasi perabot dan arsip penting sekolah menggunakan perahu karet saat banjir merendam sekolah mereka di Desa Kemadang, Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (28/11/2017). (Harian Jogja/Desi Suryanto)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul Eddy Praptono menaksir kerugian akibat terjangan Badai Cempaka menembus angka Rp100 miliar

Harianjogja.com GUNUNGKIDUL– Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul Eddy Praptono menaksir kerugian akibat terjangan Badai Cempaka menembus angka Rp100 miliar.

Advertisement

Baca juga : 150 Rumah di Gunungkidul Rusak akibat Badai Cempaka, Seperti Ini Rencana Perbaikannya

Kondisi ini mengacu pada rusaknya sejumlah fasilitas mulai jalan, jembatan hingga ratusan perumahan milik warga.

“Estimasi kami ada sekitar Rp100 miliar,” kata Eddy, kemarin.

Advertisement

Menurut dia, bencana banjir dan tanah longsor terjadi hampir merata di seluruh wilayah. Namun jika mengacu dari kondisi kerusakan, terdapat di Kecamatan Semanu, Gedangsari, Playen, Karangmojo, Semin, Girisubo, Wonosari, Tanjungsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, Patuk.

“Untuk saat ini kondisi sudah normal, tapi untuk perbaikan fisik masih butuh waktu enam hingga tujuh bulan,” ungkpanya.

Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada, kerusakan yang terjadi menimpa pada 11 jembatan mengalami rusak berat, sembilan titik kerusakan jalan, dan ada sekitar 202 rumah yang mengalami kerusakan baik karena longsor maupun terjangan banjir bandang.

Advertisement

Untuk perbaikan sendiri, Eddy mengaku ada dana tak terduga dari pemkab sebesar Rp9 miliar. Kendati demikian, pemakaian dana ini ada hambatan, karena dari sisi aturan penggunaan dana tak terduga untuk kegiatan tanggap darurat hanya bersifat sementara. Selain itu, penggunaan model ini juga rawan jadi temuan.

“Kita lebih ke depankan program perbaikan infrastruktur yang melalui mekanisme lelang, konsekuensinya dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu lebih lama. Untuk pembiayaan sendiri, selain mengandalkan dari APBD, kami juga akan mengajukan bantuan ke provinsi dan pusat,” tuturnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif