Jogja
Selasa, 26 November 2013 - 19:28 WIB

Kesadaran Pejabat untuk Lindungi Data Masih Rendah

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi Data (Dok/JIBI/Solopos)

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kesadaran pejabat negara dalam melindungi data dan informasi dinilai rendah. Padahal, hal ini memicu kerugian, terlebih jika informasi negara bocor ke pihak asing.

Deputi Bidang Pengamanan Persandian yang juga Plt Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Syahrul Mubarak, menuturkan, terjadinya penyadapan informasi seperti yang dilakukan Australia menjadi salah satu bukti kurangnya kesadaran perlindungan informasi dari para pejabat.

Advertisement

Menurutnya, informasi yang bersifat rahasia seharusnya dikelola secara matang sesuai standar pengelolaan.

“Perlu kerja keras untuk mensosialisasikan pentingnya persandian pada para pejabat dan kalau sudah muncul kesadaran, kami harap para pejabat negara dapat menggunakan peralatan sandi dalam komunikasi,” terangnya di sela-sela acara Sosialisasi dan Pameran Museum Sandi di Hotel Kings, Selasa (26/11/2013).

Penyadapan, kata Syahrul, merupakan hal lumrah dalam dunia intelijen, akan tetapi dari sisi etika hubungan internasional, hal tersebut jelas melanggar kedaulatan sebuah negara dan tidak ada rasa saling menghormati.

Advertisement

Pasalnya, jika informasi yang bersifat sangat rahasia bocor, dapat berimbas pada keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan kedaulatan negara yang disadap.

Ia mengungkapkan solusi untuk menindaklanjuti peristiwa penyadapan tersebut, antara lain melindungi dokumen yang disadap, sehingga tidak dapat terbaca oleh pihak asing.

Ia mengatakan, kegiatan sosialisasi dan Pameran Museum Sandi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengenalan terhadap pentingnya penyandian dan pengamanan data kepada masyarakat luas.

Advertisement

Asisten I Sekda Kulonprogo, Riyadi Sunarto, mengatakan, Kulonprogo menjadi bagian penting dalam jejak sejarah dunia persandian Indonesia. Beberapa orang petugas sandi pernah mengungsi ke wilayah Banaran, Samigaluh setelah terjadinya Agresi Militer II tahun 1948.

Kemudian, mereka melaksanakan tugasnya kembali dari wilayah tersebut di bawah perlindungan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Indonesia saat itu, Kolonel TB SImatupang.

“Semoga ini bisa menggugah anak-anak muda untuk tahu sejarah bangsanya. Karena, sangat sedikit dari mereka yang mengetahui kisah itu,” tuturnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif