KINERJA DPRD DIY : Anggaran Bimtek Dikritik Sebagai Modus Akses Anggaran

Kinerja DPRD DIY dikritik terkait anggaran bimtek

Harianjogja.com, JOGJA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DIY menilai anggaran bimbingan teknis (bimtek) yang diajukan DPRD DIY dalam APBD perubahan 2016 hanya sebagai modus untuk mengakses anggaran.

Promosi Komeng The Phenomenon, Diserbu Jutaan Pemilih Anomali

Anggaran itu diajukan disaat Pemerintah DIY melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp217 miliar dalam rencana belanja APBD perubahan 2016.

Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin mengatakan, persoalan utama yang dihadapi DPRD saat ini adalah penurunan kualitas fungsi sebagai anggota legislatif terutama pada lemahnya pengawasan, sehingga peningkatan kualitas itu memang perlu dilakukan.

Tetapi sayangnya, anggota dewan berpandangan untuk meningkatkan kualitas tersebut dengan memperbanyak bimtek. Padahal sebenarnya, bimtek bukanlah solusi utama terkait persoalan itu. Bahkan, mantan anggota DPRD DIY periode 2004-2009 ini menilai, pengajuan bimtek hanya sebagai modus untuk mengakses anggaran.

“Yang menjadi persoalan adalah apakah jawaban [untuk meningkatkan kualitas] itu dengan memperbanyak bimtek? Menurut saya tidak, harus jujur diakui bahwa bimtek adalah bagian dari modus untuk mengakses anggaran,” terangnya melalui pesan elektronik kepada sejumlah media, Selasa (6/9/2016).

Bersambung halaman 2

Ia menambahkan, selain persoalan sumber daya manusia, DPRD sudah dirusak oleh sistem berkaitan dengan anggaran. Karena semakin banyak kegiatan dengan ada unsur perjalanan dinas, mulai dari kunker alat kelengkapan, konsultasi dan lainnya, maka kian menambah pendapatan anggota.

Dalam perhitungannya, dari 365 hari selama setahun, kinerja anggota dewan paling efektif hanya 225 hari. Itu pun jika benar-benar dimanfaatkan secara optimal. “Itu sudah dikurangi hari libur, bisa dibayangkan sendiri produktivitas kerjanya, ini kan memprihatinkan,” lanjutnya.

Menurutnya, persoalan itu akan sangat menguntungkan eksekutif, karena sedikitnya hari kerja legiskatif, maka pengawasannya menjadi sangat lemah. Sehingga kinerja eksekutif tidak terkontrol secara maksimal.

Menurutnya, dewan saat ini butuh tatanan melalui regulasi untuk mengembalikan peran dan fungsinya secara utuh sebagai legislatif daerah. Bahkan, saat ini keberadaannya tidak lebih dari syarat formal demokrasi agar logika representasi rakyat melalui lembaga legislatif masih ada.

“Sekarang ini yang dibutuhkan eksekutif dari DPRD hanyalah pengesahan anggaran, selebihnya eksekutif relatif tidak butuh DPRD. Sehingga perlu regulasi yang bisa menyeimbangkan posisi eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Bersambung halaman 3

Berbeda dengan legislatif, eksekutif di Provinsi DIY sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran pada APBD perubahan. Jika pada APBD murni 2016 sebesar Rp4,1 triliun, pada APBD perubahan 2016, jumlah pendanaan turun menjadi Rp3,9 triliun. Dengan demikian efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY sebesar Rp217 miliar.

Rincian penurunan itu antara lain terjadi pada belanja tidak langsung sebesar Rp60,8 miliar dan belanja langsung sebesar Rp156 miliar. Pembiayan itu ditekan karena, target pendapatan diturunkan sekitar Rp82,5 miliar, dari Rp3,92 triliun menjadi Rp3,83 triliun.

Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi DIY Gatot Saptadi menyatakan, sejumlah pembiayaan di sebagian besar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak mengikat memang sengaja dikurangi.

Meski demikian saat ini masih dalam pembahasan bersama DPRD DIY. “Untuk jumlah pastinya masih dalam pembahasan, masih terus dicermati bersama dewan,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Gubernur DIY.

Gatot enggan berkomentar terkait DPRD DIY justru mengajukan anggaran bimtek sebanyak dua kali, di tengah upaya Pemerintah DIY dalam melakukan efisiensi anggaran. “Kalau itu saya tidak berkomentar, itu [pengajuan anggaran bimtek dewan] bagian dari komunikasi politik mereka,” ungkap Gatot.