SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Antara)
Kinerja PNS di Sleman akan dievaluasi untuk dilakukan perombakan
Harianjogja.com, SLEMAN– Usulan pemangkasan pejabat struktural disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Sleman.
Kedua lembaga ini memiliki satu visi agar dilakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai Peraturan Pemerintah No.18/2016 tentang organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta mendukung usulan pemangkasan pejabat struktural di lingkungan Pemkab yang dicetuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, usulan tersebut perlu dilakukan demi efektifitas kinerja dan peningkatan penyerapan belanja publik.
“Ya saya setuju dengan pemangkasan pejabat struktural di daerah demi meningkatkan belanja publik,” ungkapnya kepada Harianjogja.com, Minggu (7/8/2016).
Selain itu, perlu Pemkab juga perlu melakukan perombakan SKPD agar efektif dari segi anggaran. Meski sampai saat ini belum dilakukan komunikasi intensif antara DPRD dengan Pemkab, namun Haris menilai ada beberapa bidang atau SKPD yang perlu digabung.
“Ada beberapa SKPD yang perlu digabung, ada juga yang dipisah. Tapi sampai sekarang masalah ini belum dibahas,” katanya.
Dia menyontohkan, bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang selama ini digabung dalam satu wadah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) akan dipisah.
Dinas Kebudayaan akan berdiri sendiri untuk menyerap dan menggunakan dana keistimewaan (Danais). Sementara bidang Pariwisata, usulnya, akan digabungkan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar).
Ada pula usulan agar Bidang energi dan sumberdaya mineral (ESDM) yang selama ini berada di Dinas SDAEM (Sumberdaya Air, Energi dan Mineral) bisa digabung dengan Dinas PUP (Pekerjaan Umum dan Permukiman) menjadi Dinas PUP-ESDM.
“Bidang Kehutanan, misalnya, saya nilai tidak efektif. Perlu disatukan. Semua ini masih akan dibahas dengan eksekutif,” katanya.