SOLOPOS.COM - Anggota DPD dari Jawa Timur Ahmad Nawardi (tengah) menyampaikan pendapat saat Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Kisruh DPD terjadi Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V MPR RI
Harianjogja.com, JOGJA – Senator asal DIY Afnan Hadikusumo masih merasa pusing dan tensi sedikit naik pasca terjadinya insiden ricuh saat Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V MPR RI.
Baca juga : KISRUH DPD : Lantik Oesman Sapta Odang Cs, Begini Alasan Mahkamah Agung
Cucu Pahlawan Nasional Ki Bagus Hadikusumo ini menceritakan, ia terpaksa tidak mengikuti sidang tersebut karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah itu melaporkan peristiwa itu ke Polda Metro Jaya. Hingga kemarin kondisinya membaik, namun pasca peristiwa pengeroyokan itu, ia merasakan pusing.
“Tensi agak sedikit naik jadi 180, kalau biasanya 120 dan masih terasa agak pusing,” ungkap Afnan dalam konferensi pers di sebuah warung makan Jalan Sultan Agung, Kota Jogja, Selasa (4/4/2017).
Ia menilai, kericuhan itu diduga sengaja didesain untuk menurunkan kredibilitas pimpinan sidang dengan tujuan untuk mengambil alih rapat, namun gagal. Sejak awal rapat di buka, senator asal Jawa Timur, Nawardi maju ke pimpinan sidang dengan berteriak-teriak, bahkan naik ke podium.
Padahal, kata dia, podium itu bagi DPD atau DPR merupakan tempat yang dinilai sakral. Karena tidak semua orang bisa bicara di podium tanpa ada izin dari pemimpin rapat.
Sehingga suasana saat itu menjadi tidak kondusif. Ia kemudian berpikir, jika kondisi tersebut dibiarkan, maka rapat tidak berjalan normal sehingga tidak menghasilkan keputusan.
“Atas dasar itu, karena saya dan Pak Hafidz Asrom [asal DIY] duduk paling depan, saya maju meminta kepada Nawardi turun dari podium dulu. Saya bilang nanti kalau rapat sudah dibuka, Pak Nawardi diberi kesempatan bicara,” ucapnya.
Tetapi sayangnya Nawardi menolak ajakan Afnan. Bahkan ada dua orang teman Nawardi maju ke depan dengan menarik tangan Afnan sehingga terdorong dan jatuh menimpa meja. “Setelah itu saya tidak ikuti rapat lagi karena di rumah sakit dan laporan ke Polda Metro Jaya,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat Asri Anas yang juga hadir dalam konferensi pers itu menambahkan, ia termasuk anggota yang mendorong perubahan tata tertib 2016 dengan masa pimpinan 2,5 tahun. Akantetapi sebagai mantan ketua Panmus Tatib 2016, ia tetap menghormati putusan MA yang membatalkan masa jabatan 2,5 tahun.
Menurutnya rekan sesama anggota DPD RI yang dalam sidang tersebut membuat keributan hanya menafsirkan putusan MA menurut versi masing-masing. Padahal secara gamblang MA membatalkan tatib masa pimpinan 2,5 tahun. “Itu kisruh karena tidak mau ada pembacaan putusan MA. Kalau teman-teman tetap mau lanjut melawan putusan MA ya silakan itu hak mereka,” tegas dia.