Ilustrasi/dok
JOGJA—Pembantaian empat tahanan Polda DIY oleh kelompok bersenjata di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Sabtu (23/2/2013) dini hari dinilai sebagai penghinaan terhadap Negara.
Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam
Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DIY Antonius Fokki Ardianto mengatakan, hal itu merupakan penyerangan terhadap simbol Negara. “Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme dan kekerasan. Siapapun tidak boleh melakukan kekerasan atas nama apapun karena negara Indonesia adalah negara hukum,” ungkap Fokki kepada Harian Jogja, Senin (25/3/2013).
Harus diingat, katanya, Indonesia didirikan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan yang identik dengan senjata. Untuk itu, pihaknya berharap agar aparat kepolisian segera mengungkap pelakunya. “Peristiwa tersebut terindikasi melanggar HAM berat. Kami juga meminta agar Komnas HAM membentuk panitia ad hoc,” tukasnya.
Hal senada disampaikan Ketua PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) DIY Muhammad Abduh Zulfikar. Menurutnya, keempat tahanan tersebut masih berstatus sebagai tahanan Polda DIY. Kasus tersebut, sambungnya, menunjukkan lumpuhnya aparat penegak hukum untuk memberi kepastian jaminan keamanan dan keselamatan pada warganya.
“Pembantaian yang terjadi di Lapas Cebongan itu mencerminkan lemahnya kedudukan Negara,” ujar Zulfikar.
IPM DIY, jelas Zulfikar, mengutuk keras peristiwa yang tidak beradab dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dia juga mengusulkan agar dibentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut. “Kami mendorong Komnas HAM segera melakukan investigasi terhadap indikasi pelanggaran HAM. Kami juga berharap Sri Sultan HB X mampu memberikan jaminan keamanan terhadap pelajar yang menuntut ilmu di Jogja,” harapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
