SOLOPOS.COM - Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi (depan tengah) dan Menteri BUMN Rini Sumarno (depan kiri) berfoto bersama peserta Pertemuan Tingkat Menteri Asia Afrika sebelum pembukaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (20/4/2015). Menlu Retno memimpin langsung pembahasan lanjutan tiga outcome document dalam pertemuan yang merupakan rangkaian Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika tersebut. (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)

Konferensi Asia Afrika diharapkan dapat menyasar penanganan Timur Tengah.

Harianjogja.com, JOGJA – Konferensi Asia Afrika (KAA) perlu memprioritaskan agenda untuk mendorong gencatan sejata di negara-negara Timur Tengah seperti Yaman, Irak, dan suriah.

Promosi Bukan Mission Impossible, Garuda!

“Bahkan agenda itu lebih prioritas dibandingkan membahas isu soal Palestina saja,” kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Senin (20/5/2015).

Menurut dia, kondisi Palestina saat ini cenderung lebih stabil dibandingkan kondisi di negara-negara Timur-Tengah lainnya seperti Yaman, Irak, dan Suriah.

Apalagi, kata dia, Palestina saat ini telah diakui sebagai negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sehingga jika mendapat gangguan dari Israel, dapat langsung mengadukannya ke Mahkamah Pidana Internasional.

“Persoalan Palestina kini sudah satu tahap lebih maju,” kata dia.

Persoalan konflik Timur Tengah, menurut dia, harus menjadi perbincangan utaman dalam forum pertemuan kepala negara Asia-Afrika, selain membahas hubungan damai kedua benua itu, serta perekonomian yang independen.

“Kenapa penting, karena negara-negara seperti Yaman, Irak, serta Suriah juga dulu turut andil dalam proses deklarasi Konferensi Asia Afrika,” kata dia.

Sementara itu, Indonesia, menurut dia, memiliki posisi strategis meminta negara-negara peserta KAA untuk bersama mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong gencatan senjata di negara-negara itu.

“Dalam hal itu Indonesia cukup mendorong dari sisi kemanusiaan tanpa bepihak dan tanpa melakukan intervensi militer,” kata dia.

Jawahir berpendapatan, tindakan intervensi Saudi Arabia serta negara koalisinya di Yaman sesungguhnya tidak tepat. Sebab sesuai konteks hukum internasional Liga Arab tidak memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi militer.

“Mestinya mereka cukup menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi menyetop konflik di Yaman,” kata diam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya