KONFLIK GUA PINDUL : Pemerintah Diharapkan Keluarkan Aturan Pembatasan Wisatawan

Konflik Gua Pindul muncul dari pihak wisatawan.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Kepadatan ribuan wisatawan di Gua Pindul, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo tidak hanya mengancam ekosistem karst yang merupakan salah satu geopark atau taman bumi tersebut. Konflik sosial yang datang dari wisatawan mulai muncul lantaran layanan wisata yang dianggap buruk.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

(Baca Juga : KONFLIK GUA PINDUL : Wisatawan Membludak, Ancam Ekosistem Karst & Rawan Konflik Sosial)

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo Gua Pindul Subagyo mengatakan koflik sosial akibat antrian pajang ini dapat membawa citra buruk bagi pengelolaan wisata di Gua Pindul. Wisatawan tidak lagi mendapat layanan yang nyaman saat berwisata ke kawasan karst tersebut. lama-lama kata Subagyo, pesona Gua Pindul yang fenomenal itu tenggelam akibat persoalan buruknya layanan.

Ia berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan tegas ikhwal pembatasan wisatawan yang berkunjung ke Pindul. Subagyo mengklaim akan mengikuti kebijakan itu.

“Saya dari awal sepakat agar ada pembatasan wisatawan. Jangan cuma mengejar keuntungan ekonomi tapi juga memperhatikan kelestarian ekosistem di Pindul,” papar dia, Selasa (13/12/2016)

Selama ini lanjut Subagyo, pengelolaan Gua Pindul yang terpecah-pecah ke dalam belasan pengelola menyebabkan wisata berjalan tak terkendali. Menurutnya hanya pemerintah yang bisa turun tangan mengendalikan objek wisata tersebut agar tidak rusak.

Wisatawan Gua Pindul asal Purwokerto, Jawa Tengah Ramadhan Kurniasih mengatakan, harus mengantre hingga dua jam untuk masuk ke Gua Pindul. Ia mengeluhkan buruknya layanan wisata di Gua Pindul. “Saya kaget ternyata harus mengantre begini. Harusnya diatur, misal satu grup berangkat dulu [cave tubing] lainnya ditahan dulu, baru diberangkatkan lagi,” tutur Ramadhan Kurniasih.