Gua Pindul. (JIBI/Harian Jogja)
GUNUNGKIDUL—Terus memanasnya sengketa lahan Gua Pindul memicu reaksi dari DPRD Gunungkidul. Dewan menganggap perdebatan mengenai Gua Pindul harus dihentikan dan dilanjutkan di pengadilan untuk menghindari rasa tidak nyaman pada pengunjung yang datang ke wisata minat khusus itu.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul Suharjo kepada Harian Jogja mengatakan, dirinya sudah jengah melihat perdebatan tentang Gua Pindul yang tak kunjung usai.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Ia menjelaskan, pihak Atiek Damayanti dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya terus menerus berdebat di media tanpa ada upaya tegas untuk menyelesaikan perkara di pengadilan.
Pernyataan itu mencuat setelah beberapa waktu lalu pengacara Damayanti, Romidi melemparkan pendapat tentang hak pengelolaan aliran air yang melalui Gua Pindul. Romidi berkeras menyatakan aliran tersebut bukan sungai dan hak kelolanya dimiliki kliennya.
Pendapat itu dibantah Kepala Bidang Hukum Pemkab Gunungkidul, Hidayat. Hidayat mengatakan, aliran air itu adalah sungai yang berhulu di mata air di desa Baleharjo dan merupakan hak milik negara yang dikelola Pemkab Gunungkidul.
Perdebatan tanpa henti dianggap Suharjo tidak akan menghasilkan jalan keluar dan justru akan memperkeruh suasana. “Hentikan perdebatan di media, kalau mau debat, lanjutkan di pengadilan,” tegasnya.
Suharjo beralasan, kasus Pindul yang terus menerus muncul di media berisiko mengurangi minat wisatawan dari luar daerah yang mulai muncul untuk berkunjung ke Gunungkidul.
Dia khawatir, wisatawan yang membaca karut marut pengelolaan di Pindul akan mengurungkan niatnya dan merasa tidak nyaman.
“Daripada wisatawan tidak nyaman, cepat buat kesepakatan antara Damayanti dan Pemkab,” tandasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
