Konflik Kepentingan, Padat Karya di Desa Bendungan Mandek

LOKASI PADAT KARYA—alah seorang pekerja padat karya menunjukkan pengerjaan talud yang terbengkalai karena adanya konflik kepentingan di Bendungan Lor, Desa Bendungan, Wates. Foto diambil Rabu (18/7). (JIBI/Harian Jogja/MG Noviarizal Fernandez)

KULONPROGO–Akibat konflik kepentingan, pengerjaan proyek padat karya pembangunan talud di Desa Bendungan, Wates sempat terhenti selama tiga hari sejak Senin (16/7) hingga Rabu (18/7). Sebagai solusi, titik pengerjaan berpindah dari tempat semula.

Promosi Nusantara Open 2023: Diinisiasi Prabowo, STY Hadir dan Hadiah yang Fantastis

Proyek tersebut merupakan kegiatan padat karya yang digelar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo. Pengerjaan proyek tersebut mulai dari sisi sebelah timur Lapangan Bendungan yang masuk dalam wilayah Dusun Bendungan Lor menuju ke Dusun Kelopo Sepuluh yang berada di sebelah utara sepanjang 600 meter dan dikerjakan selama 23 hari.

Ditemui di Balaidesa Bendungan, Rabu (18/7) siang, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Desa Bendungan, Paijo menjelaskan, kegiatan padat karya tersebut bermula dari proposal yang diajukan Sriyanto dan timnya yang merupakan warga Dusun Bendungan Lor untuk mengerjakan pembangunan talud di sisi sebelah timur lapangan.

“Tapi setelah diverifikasi tim dari dinas, mereka bilang lokasi kerjanya terlalu sempit sehingga diperluas sejauh 600 meter ke arah utara meliputi Bendungan Lor, Kelopo Sepuluh serta ditambahkan dari Dusun Sanggrahan Kidul, menjadi tiga kelompok,” ujarnya.

Selain itu, ada juga ketentuan untuk para pekerja tidak boleh berasal dari kalangan PNS dan Pensiunan dan tiap kelompok berjumlah sekitar 20 orang. Ia melanjutkan, begitu melihat data warga kurang mampu, ternyata di Bendungan Lor tidak sampai 20 orang, oleh sebab itu Pemdes akhirnya memutuskan untuk melibatkan warga Sanggrahan Kidul.

Setelah melakukan sosialisasi, akhirnya proyek pengerjaan talud senilai puluhan juta tersebut mulai dilaksanakan sepekan silam. Dalam perjalanan, muncul ketidakpuasan dari Sriyanto, seorang PNS di Kecamatan Temon, yang merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tersebut. Padahal sesuai petunjuk dinas, meskipun proposal diajukan warga dusun, tapi dalam pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah desa.

Karena terjadi konflik kepentingan itulah, akhirnya pengerjaan proyek padat karya tersebut dihentikan untuk sementara sembari menunggu rembukan yang dilakukan pihak pemdes, kecamatan dan Sriyanto.

Akhirnya setelah melakukan serangkaian pertemuan, pada Selasa (17/7) malam tercapai kesepakatan pengerjaan proyek dilanjutkan tapi titik pengerjaan dipindah sesuai dengan pengajuan proposal awal yakni hanya masuk dalam wilayah Dusun Bendungan Lor.(ali)