SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Harianjogja.com, SLEMAN-Selama tahun 2013, terjadi 6 kasus konflik, baik terkait SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) maupun konflik tenaga kerja di Kabupaten Sleman.
“Sebagian besar kasus tersebut dapat diselesaikan di tingkat bawah dan sisanya menunggu proses persidangan,” ungkap Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Retno Wisudawati, saat membuka seminar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman di Aula Lantai II, Gedung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman, Rabu (21/5/2014).
Bila terjadi konflik, sebaiknya penyelesaiannya dapat dimusyawarahkan dulu di tingkat kecamatan. Hal itu melibatkan peran besar Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban di kecamatan.
Tingginya potensi konflik di Sleman disebabkan kondisi masyarakat yang sangat heterogen. Namun, menurutnya perbedaan latar belakang suku, agama, dan bangsa merupakan salah satu potensi untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain.