SOLOPOS.COM - Ilustrasi antikorupsi (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)
Kasus dugaan korupsi berupa pemotongan Dana Rekonstruksi (Dakon) Gempa Bumi di Desa Srimartani hingga kini belum jelas.
Harianjogja.com, BANTUL –Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul kesulitan melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Rekonstruksi (Dakon) Gempa Bumi di Desa Srimartani.
Sejak dilaporkan 2007 silam, kasus dugaan korupsi berupa pemotongan Dana Rekonstruksi (Dakon) Gempa Bumi di Desa Srimartani hingga kini belum jelas.
Penyelewangan dana senilai Rp2 miliar itu sempat dilaporkan oleh seorang warga Dusun Piyungan, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan tahun 2007 silam ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul. Namun, alih-alih menunjukkan titik terang, penanganan kasus itu justru terkesan jalan di tempat.
Diakui Kepala Seksi Intelijen Kejari Bantul Heru Ciptaningtyas, pihaknya memang kesulitan melakukan akselerasi dalam penanganan kasus tersebut. Hingga kini, pihaknya masih sebatas melakukan pengumpulan data terlebih dulu.
Pasca-dikembalikannya uang pemotongan Dakon pada Mei 2007 silam sebesar total Rp49 juta, pihak Kejari Bantul ketika itu memang sempat menghentikan penyelidikan. Namun, belakangan mencuat bahwa pengembalian itu hanya skenario dari Tim Dusun selaku pihak yang berwenang mendistribusikan dana tersebut.
“Setelah itu, warga kembali bergolak. Maka penyelidikan pun kami lanjutkan,” kata Heru saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2017).
Sayangnya, hingga kini pihak Kejari, menurut Heru, kesulitan dalam mengembangkan penyelidikan. Selain kejadian yang sudah berselang cukup lama, pihak Kejari pun merasa kesulitan dalam mendapatkan warga yang bersedia bersaksi terkait dugaan pemotongan Dakon tersebut. “Berikut juga alat buktinya, kami kesulitan mendapatkannya,” timpalnya.