Ribuan warga yang tak memiliki E-KTP.
Harianjogja.com, WONOSARI—Dampak dugaan korupsi E-KTP turut mengakibatkan pelayanan masyarakat di Gunungkidul tersendat. Sejak 1 Oktober 2016 Gunungkidul sudah tidak lagi memiliki blanko E-KTP, sehingga terdapat ribuan warga yang tak memiliki E-KTP.
Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!
“Kecewa dengan adanya surat keterangan (suket) ini, dari dulu saya harus bolak-balik mengurus kok hanya dikasih seperti ini. Sampai saat ini pun E-KTP tak kunjung jadi, padahal suket yang hanya satu lembar kertas sudah hampir sobek,” kata salah satu warga Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Sutarto, Selasa (14/3).
Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Aris Dwi Ananto, dia mengaku sudah hampir empat bulan hanya menggunakan surat keterangan untuk mengurus segala macam yang memmerlukan identitas data diri. Oleh sebab itu dia berharap, pemerintah segera mempercepat proses pengadaan blangko baru, agar dia dapat segera memiliki E-KTP.
Menurutnya E-KTP merupakan kartu penting bagi seorang warga negara. “Harapan kami pemerintah segera menyediakan blangko baru. Jangan seperti ini, kan akibatnya masyarakat yang menjadi korban,” kata warga asal Desa Balaiharjo, Kecamatan Wonosari itu.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul, Eko Subiantoro mengatakan, sejak 1 Oktober 2016 lalau pihaknya telah menterbitkan lebih dari 16.000 surat keterangan perekaman E-KTP. Surat tersebut memiliki masa berlaku sekitar dua hingga enam bulan.
Pihaknya pun saat ini tidak bisa memestikan kapan tersedianya blangko E-KTP yang ada. Eko meminta pada seluruh warga untuk bersabar. Jika nantinya blangko sudah ada akan langsung melakukan pencetakan E-KTP. “Jika blangko sudah ada, kami janji akan segera melakukan pencetakan,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
