Harianjogja.com, KULONPROGO- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat memperbaiki dan merancang drainase secara terintegrasi untuk mengatasi banjir.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi mengatakan sebelum membuat drainase terintegrasi, pemkab harus melakukan pemetaan wilayah yang rawan banjir tiap tahunnya.
Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk
“Setiap tahunnya, Kulonprogo menjadi kabupaten rawan banjir, khususnya di Kecamatan Wates, Pajatan, Lendah, Temon, dan Galur. Pemkab Kulonprogo harus melakukan pemetaan dan memperbaiki drainese daerah aliran sungai,” kata Hamam, Minggu (22/12/2013).
Ia mengatakan pemetaan pertama yakni DAS Serang yang membelah Kota Wates jika curah hujan tinggi akan menyebakan Kecamatan Temon dan Wates potensi banjir.
Selain itu, lanjut Hamam, komisi III juga mendesak perbaikan drainase persawahan. Dewan mendapat aduan bahwa di Kecamatan Lendah dan Galur lebih dari 500 hektare tanaman padi siap panen terendam banjir.
“Untuk drainase persawahan perlu didesain waduk mini atau reservoir di daerah selatan. Selain itu, adanya perawatan rutin dan pemeliharaan rutin saluran drainase,” kata dia.
Menurut dia, untuk normalisasi DAS dan reservoir drainase perlu adanya terobosan ke pemerintah pusat. Namun, pemkab belum cukup serius mendesakan persoalan banjir ini.
“Setiap 10 tahun sekali, dapat dipastikan terjadi banjir besar yang menggenangi rumah warga dan sawah. Untuk banjir kecil, setiap tahun terjadi. Kami kira, pemkab harua secara serius mengatasi masalah ini,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
