SOLOPOS.COM - Ilustrasi KB (JIBI/Dok)
Dinas tersebut memiliki tenaga penyuluh berjumlah 72 orang namun kini hanya berjumlah 42 orang
Hariangjogja.com, KULONPROGO—Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulonprogo Mardiya mengatakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengalami kekurangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB).
Sebelumnya dinas tersebut memiliki tenaga penyuluh berjumlah 72 orang namun kini hanya berjumlah 42 orang. Penyebabnya, tenaga penyuluh yang dianggap memiliki kompetensi dan kualitas dalam kinerja justru ditarik ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
Di DPMDPPKB tidak lagi memiliki tenaga yang cukup kompeten dalam memberikan penyuluhan mengenai KB. “Cuma dapat mengoptimalkan tenaga yang ada tersebut, untuk melakukan penyuluhan ke wilayah se-Kulonprogo,” ujarnya, Selasa (23/5/2017).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulonprogo Sri Utami menjelaskan masyarakat di Kulonprogo belum sepenuhnya memahami program Keluarga Berencana khususnya terkait ledakan penduduk. Jika ledakan penduduk dibiarkan, dipastikan pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat.