Harianjogja.com, BANTUL -Aksi Rakyat Jogja (ARJ), wadah perjuangan demokrasi mahasiswa dan rakyat dari kabupaten kota di DIY berencana akan minta waktu bertemu SBY untuk mempertanyakan berbagai persoalan yang tidak terselesaikan selama memimpim pemerintahan selama 10 tahun.
“Masih ada waktu dua hari untuk kami berupaya menemui protokoler yang ada di DIY agar bisa diberikan waktu kami untuk bertemu SBY. Ini bentuk dari rakyat mau bertemu presidennya untuk mempertanyakan masalah-masalah yang tidak dituntaskan,” ujar juru bicara ARJ Andi Kartolo kepada Harianjogja.com di Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Senin (13/10/2014).
Promosi Nusantara Open 2023: Diinisiasi Prabowo, STY Hadir dan Hadiah yang Fantastis
Menurut Andi, Arjo akhir-akhir ini menggelar aksi turun ke jalan dan lantang menentang munculnya kembali kekuatan neo-orde baru.
Ia menilai selaku kepala negara dan keplaa pemerintahan Presiden SBY dinilai tidak boleh cuci tangan berbagai “PR-nya”.
Selama 10 tahun memimpin, SBY dinilai mengalami berbagai kegagalan. Terbukti dari tidak terlaksanakannya amanat kesejahteraan rakyat, bertambahnya angka kemiskinan, rusaknya tatanan demokrasi, serta tidak ada kasus kekerasan dan HAM yang dituntaskan.
Aktivis mahasiswa UIN Agus Lucky Saputra menyatakan pihaknya siap menggalang kekuatan mahasiswa utnuk menyambut kedatangan SBY dengan memberikan secara simbolis rapor merah SBY selama memimpin 10 tahun Indonesia. Lucky menyebut salah satunya kegagalan menciptakan iklim politik Indonesia yang memanas serta kemuduran demokrasi dalam UU Pilkada di akhir jabatannya.
Menurutnya, produk kemunduran demokrasi di pemerintahan SBY otomatis tanggungjawab presiden dalam mengamban jabatan rakyat.
Pernyataan lain juga diungkapkan Pims Payai selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STPMD APMD Yogyakarta mengatakan tidak banyak prestasi yang dihasilkan pemerintahan selama 10 tahun. Pims menyebut kinerja kabinet Indonesia Bersatu sulit terukur dibuktikan dari berbagai fakta. Kemiskinan meningkat, lapangan kerja tidak diciptakan.
“Pemerintahan SBY juga korup. Terbukti banyak pejabatnya tertangkap KPK dan korupsi itu sendiri tidak bisa diberantas tuntas selama 10 tahun sesuai janjinya,” ujar Pim’s dihubungi Harian Jogja.
Di lain pihak, Liga Mahasiswa Nasional. untuk Demokrasi (LMND) Yogyakarta juga siap melayangkan rapor merah untuk kedatangan SBY ke Jogja mendatang. Ketua LMND Yogyakarta Ardy Syihab menjebarkan kegagalan SBY dalam 10 tahun bentuk melepaskan tanggung jawab terhadap rakyat. Menurut dia, sebagai presiden dan memiliki kekuatan penuh di parlemen, SBY justru banyak melahirkan UU dan kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat.
Penilaian Ardy tersebut bukan tidak beralasan, LMND Yogyakarta menilai di ranah pendidikan adanya UU Perguruan Tinggi sebagai bentuk liberalisasi sektor pendidikan belum lagi kenaikan harga BBM. Lain hal, Ardi menyebut penyelenggara WTO sebagai organisasi yang justu berdampak pada kehancuran ekonomi rakyat dan melalui progranm BPJS LMND menilai melepaskan tanggung jawab negara di ranah kesehatan.
Sementara, Dwi Rusjiyati Agnes, aktivis perempuan bergerak di sektor advokasi korban kekerasan agama menilai ada ketidaktegasan pemerintahan SBY dalam mesikapi tindak kekerasan berbasis agama. Menurut dia, jumlah kekerasan dilakukan kelompok radikal intoleran menimpa kaum minoritas tidak teratasi dan justru meningkat.
“Di Bandung dan Jakarta sendiri malah kelompok agama tertentu kehilangan tempat ibadah. Sampai kini ibadahnya di jalan. Ini juga terdapat di DIY, dimana kebebasan menjalankan ibadah belum terwujud dan lemahnya komitmen mengungkap kekerasan berbasis agama,” pungkas Agnes ditemui di Piyungan, kemarin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
