SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Reuters)
Kunker DPRD Bantul tahun 2016 semula dianggarkan Rp14,5 miliar, namun dipangkas Rp3,5 miliar
Harianjogja.com, BANTUL- DPRD Bantul kehilangan anggaran perjalanan dinas alias kunjungan kerja (kunker) senilai Rp3,5 miliar. Pemerintah DIY menginstruksikan anggaran itu dipangkas.
DPRD dan Pemkab Bantul sepakat memangkas anggaran perjalanan dinas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 dari semula Rp14,5 miliar menjadi Rp11 miliar setahun. “Sudah dirasionalisasi sesuai instruksi gubernur,” ungkap Anggota Badan Anggaran DPRD Amir Syarifudin, Rabu (30/12/2015).
Pemangkasan anggaran itu sudah disahkan seiring ditetapkannya APBD 2016 pada Selasa (29/12/2015) malam jelang Rabu dinihari. Sebelumnya, dalam dokumen evaluasi gubernur mengenai APBD Bantul 2016, Pemerintah DIY meminta DPRD Bantul merasionalkan anggaran perjalanan dinas ke luar daerah.
Mengingat masa kerja pada 2016 terhitung hanya 246 hari. Rasionalisasi anggaran juga disesuaikan dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditargetkan dibahas pada 2016 sebanyak 23 regulasi.
Menurut Amir, pemangkasan biaya perjalanan dinas itu tidak akan mengurangi efektifitas kerja Dewan selama 2016. Anggaran sebesar Rp11 miliar menurutnya cukup untuk membiayai perjalanan dinas seluruh anggota Dewan yang tergabung dalam alat kelengkapan maupun pimpinan DPRD.
Tiap alat kelengkapan Dewan seperti komisi menurutnya mendapat jatah kunker tiga kali setahun. Rinciannya, kunker ke luar daerah dalam pulau Jawa maupun ke luar pulau.
Anggota DPRD Bantul yang juga anggota Badan Anggaran Eko Sutrisno Aji menyatakan, selain perjalanan dinas, Dewan juga menghapus anggaran perbaikan rumah dinas wakil bupati senilai Rp4 miliar. “Dana itu dialihkan untuk pembangunan pasar,” papar politisi PPP.