SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, KULONPROGO- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menolak rencana penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Nyi Ageng Serang Sentolo dan kantor bupati melalui APBD Perubahan 2014.
“Fraksi PKS menolak pelaksanaan kegiatan ini pada APBD Perubahan 2014. Hal demikian dengan pembangunan kontor bupati Kulon Progo,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kulonprogo Muhyadi di Kulon Progo, Selasa (12/8/2014).
Ia mengatakan berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) anggaran 2013, diketahui pekerjaan pembangunan RSU Nyi Ageng Serang dianggarkan Rp6,46 miliar dan telah direalisasikan Rp5,02 miliar.
Kemudian pada APBD Perubahan 2014, lanjut Muhyadi, pembangunan RSU Nyi Ageng Serang Sentolo dianggarkan Rp930 juta dan kekurangan pembayaran konsultan rumah sakit sebesar Rp374,26 juta. Total anggaran penyelesaian rumah sakit sebesar Rp1,437 miliar.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah setempat melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik melalui APBD Perubahan 2014 agar dilaksanakan secepatnya dilakukan pelelangan. Menurut dia percepatan kegiatan pembangunan fisik ini mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya keterlambatan dan putus kontrak pada akhir tahun.
“Kami berharap, kasus putus kontrak seperti pembangunan RSU Nyi Ageng Serang dan gedung kantor bupati terulang kembali,” kata Muhyadi.
Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Tedjo Supono mengatakan keterlambatan pembangunan rumah sakit tanpa kelas dan kantor bupati karena pihak kontraktor meremehkan proyek ini.
“Kami menilai, selama diberikan perpanjangan waktu kontrak, rekanan tidak meningkatkan kinerja, hanya beralasan karena kesulitan mencari tenaga kerja dan keterbatasan dana,” kata Tejo.