SOLOPOS.COM - Sri Sultan HB X saat melakukan kunjungan di Baron Teknopark di Desa Kanigoro, Saptosari, Kamis (3/12/2015) (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)
Lima hari sekolah bukanlah paksaan
Harianjogja.com, JOGJA — Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan kesempatan kepada sekolah untuk memilih menerapkan kebijakan lima hari sekolah atau tidak sama sekali. Kebijakan itu sebaiknya diberlakukan bagi sekolah yang siap menerapkan saja, terutama sekolah negeri.
Baca Juga : LIMA HARI SEKOLAH : Sultan Beri Kesempatan Sekolah untuk Memilih
Sultan menambahkan, dalam proses mendidik anak, terpenting harus ada keseimbangan antara di sekolah, di rumah dan di tengah masyarakat. Pendidikan karakter bisa dengan kejujuran, menghargai orang lain. Maka orangtua mutlak mengajarkan hal itu di rumah, sehingga butuh ruang yang cukup untuk berada di rumah.
“Selain itu anak di sekolah kalau hanya diajari satu tambah satu berapa ya podo wae, tidak dapat pendidikan karakter. Akhirnya yang terjadi banyak ikut-ikutan temannya, berarti dirinya sendirinya penuh dengan ketidakstabilan,” ungkapnya di Kompleks Kepatihan, Kamis (15/6/2017).
Sementara itu, Kasi Diniyah dan Pendidikan Al-Qur’an Bidang PAI Kanwil Kemenag DIY Sholehan Amin mengatakan, aktivitas pendidikan nonformal seperti TPA dapat memberikan sumbangsih dalam membentuk karakter anak. Sayangnya, dengan kebijakan lima hari sekolah, maka jam TPA kini jadi milik pendidikan formal.
Jika TPA diintegrasikan dengan sekolah formal, maka tidak yakin dapat diterapkan di sekolah formal terutama sekolah umum yang non agama. Karena keterbatasan guru pengajar TPA di sekolah. Pihaknya siap diajak koordinasi dengan instansi samping lainnya dalam rangka membahas hal tersebut.
“Prakteknya memang sulit, bisa dibayangkan, satu sekolah misal ada 300 siswa, akan butuh berapa guru TPA. Karena idealnya satu guru itu mengajar antara 15 sampai dengan 20 murid TPA, bayangkan, itu baru satu sekolah,” ungkap dia.