SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi. (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, JOGJA-Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DIY tak dapat memastikan selesai atau tidaknya lima peraturan daerah istimewa (perdais) pokok, sebelum habisnya masa jabatan anggota Dewan periode 2009-2014 pada Agustus 2014.
Ketua Balegda Sadar Narima mengungkapkan pada 2014, ada 15 raperda yang menumpuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun depan. Lima di antaranya adalah lima raperdais pokok tersebut. Sebagian sisa lainnya adalah raperda yang gagal dibahas pada prolegda 2013.
Yakni, raperda pelayanan publik dari Komisi A, raperda pengembangan transportasi DIY dari Komisi C, dan raperda kawasan tanpa rokok (KTR). Menurut dia, ketiga raperda tersebut jugalah penting, karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Terutama KTR adalah raperda yang sudah molor tiga tahun tak dibahas.
Hingga penghujung tahun ini, kata Sadar, Balegda belum memprioritaskan raperda mana yang akan dibahas dalam masa sidang pertama, kedua, atau ketiga. Masa sidang pertama berakhir pada April. Menurut politisi PAN, kalaupun raperdais mendesak bisa ditaruh pada masa sidang pertama tersebut.
Toh, naskah akademik dan draf lima raperdais itu sudah disiapkan oleh eksekutif. Balegda telah mendapatkan konfirmasi langsung dari Biro Hukum Sektratriat Daerah DIY. “Cuma, 2014 itu adalah tahun paling sibuk pemilu,” ujar Sadar kepada Harian Jogja, Sabtu (7/12).
Selesai disahkan perdais induk tak langsung membahas lima raperdais itu, menurut Sadar, itu lantaran harus menunggu terselesaikannya pembahasan perubahan Perda Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Istimewa No1/2013. Belum lagi agenda dewan banya disibukan denga agenda kunjungan luar kota. “Agenda keluar itu termasuk [membuat jadwal dewan padat],” katanya.