SOLOPOS.COM - Ratusan warga Dusun I dan II, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan melakukan unjuk rasa di halaman depan kantor PT PLN Rayon Wates, Kamis (18/12/2014). (Harian Jogja/Switzy Sabandar)
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemasangan listrik bagi kawasan pertanian di wilayah pesisir Kulonprogo dibatalkan. Warga Dusun I dan II, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan marah dan menggelar aksi protes di halaman kantor PT PLN Rayon Wates, Kamis 18/12/2014).
Mereka menuntut PT PLN tetap merealisasikan jaringan listrik di wilayah pesisir dan tidak mendiskriminasikan masyarakat pesisir mengingat pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari PT Jogja Magasa iron (JMI) sebagai pemrakarsa pendirian pabrik pengolahan pasir besi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan rencana pemasangan jaringan listrik untuk lahan pertanian sudah diajukan warga ke PT PLN sekitar Agustus lalu. Beberapa waktu kemudian sebanyak 54 tiang listrik dipasang di sepanjang area Ring 1 Bugel sampai ke gang-gang menuju lahan pertanian.
Sekitar tiga minggu lalu, petugas dari PT PLN kembali datang ke lokasi dan berencana untuk mencabut tiang yang sudah dipasang.
Saat ditanya warga, petugas mengatakan rencana pemasangan aliran listrik ke wilayah pertanian di Bugel, dibatalkan atas permintaan PT JMI yang mengklaim wilayah itu masuk dalam kontrak karya pabrik pengolahan pasir besi.
Suradal, 43, warga Dusun II Bugel, mengungkapkan, warga kecewa dengan langkah yang diambil PT PLN karena dengan semena-mena membatalkan.
Padahal warga sudah membayar uang pemasangan listrik serta pembuatan gardu listrik. ia menyebutkan terdapat 64 kepala keluarga (KK) di wilayahnya dan yang sudah membayar sekitar 43 KK.
“Rata-rata tiap KK sudah mengeluarkan uang Rp1 juta untuk pemasangan listrik dan uang tersebut belum termasuk pembuatan gardu listrik yang menghabiskan Rp5 sampai Rp7 juta,” terangnya.
Diuraikannya, dalam pertemuan awal dengan petugas sudah disepakati tiap KK membayar sekitar Rp2,3 juta untuk pemasangan listrik. Pembayaran dapat dicicil tiga kali, yakni sebesar 30% setelah pemasangan tiang listrik, 30% setelah pemasangan jaringan, dan sisanya dilunasi setelah aliran listrik dapat digunakan.
Kendati demikian, Suradal tidak mempersoalkan biaya yang sudah dikeluarkan karena ia juga tidak menghendaki uang tersebut dikembalikan. “Warga cuma ingin aliran listrik untuk pertanian tetap terealisasi,” tegasnya.
Humas Gerakan Pemuda Pesisir Selatan Taufik Ismail menuturkan warga menuntut PT PLN bersikap profesional dan tidak berpihak pada satu pihak.
Menurutnya, pemasangan aliran listrik di daerah pertanian dapat menghemat biaya produksi petani hingga Rp480.000 per bulan (lihat grafis). “Aliran listrik tersebut digunakan untuk mengoperasikan mesin pompa air yang berguna untuk pengairan.