SOLOPOS.COM - Petugas sedang melakukan perawatan jaringan listrik di Jakarta belum lama ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap akan menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15% sepanjang tahun ini, meskipun sempat mengakibatkan penurunan konsumsi listrik pada Januari 2013. (JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)
Harianjogja.com, JOGJA—Gunungkidul dan Kulonprogo rencananya bakal berkembang sebagai kawasan pariwisata dan industri besar di DIY, namun pasokan listrik belum merata. Setidaknya listrik belum merata di 126 dusun.
“Tanpa listrik akan mendorong ketimpangan ekonomi di dua kabupaten itu,” ujar anggota Komisi C DPRD DIY, Ranny Widayati, akhir pekan lalu.
Politisi Golkar daerah pemilihan Gunungkidul itu mengaku telah menyoroti kurangnya pasokan listrik di dua daerah tertinggal itu.
“Ke depan, kebutuhan listrik akan meningkat drastis,” ujarnya. Sebagaimana diketahui di Kulonprogo direncanakan akan dibangun Bandara, sedangkan Gunungkidul berkembang pesat daerah tujuan wisata.
Menurut Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum (ESDM dan PU) DIY, Edi Indrajaya beberapa daerah di 126 dusun yang sulit terjangkau listrik adalah wilayah terpencil. Untuk mempercepat ratusan dusun itu teraliri listrik, Pemerintah DIY menyedian anggaran Rp300 juta untuk 10 dusun. Demikian halnya pemerintah pusat juga memberikan bantuan pendanaan untuk 20 dusun. Selain itu, Pemda DIY terus berupaya mengembangkan energi terbarukan.
“2017, targetnya tidak ada lagi dusun yang belum teraliri listrik,” katanya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, pekan lalu.
Pengembangan teknologi terbarukan, misalnya, mikrohidro, di Blumbang, Kecamatan Kalibawang, Kulonprogo sejak 2013. Mikrohidro merupakan pembangkit tenaga listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti aluran irigiasi. Menurut dia, pengembangan teknologi itu rencananya akan dibagi untuk keperluan warga dan dijual ke perusahaan listrik Negara (PLN).
Selain mikrohidro, upaya lainnya adalah pengembangan energi terbarukan biogas. Ia mengatakan, pemerintah memprioritaskan fasilitasi pengembagan biogas di daerah yang penduduknya mata pencaharian peternakan.
“Fasilitasi berupa instalasi bio-digester untuk pengolahan limbah ternak,” ujarnya.
Menurut dia, pengembangan energi terbarukan gencar dilakukan untuk mengejar target nasional. Pemerintah pusat menetapkan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 31% pada 2050.
“Adapun DIY pada 2012, baru berada di kisaran tiga persen,” katanya.