Jogja
Rabu, 2 Maret 2016 - 07:20 WIB

LOKALISASI SARKEM : Bukan Hanya Persoalan PSK, Lalu?

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Petugas Satpol PP memasang papan pengumuman di salah satu tembok ber mural di eks-Lokalisasi Kaliwungu, Tulungagung, Jumat (8/5/2015).

Lokalisasi Sarkem bakal ditata

Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota Jogja belum berencana melakukan penataan lokalisasi prostitusi di kawasan Pasar Kembang (Sarkem) dalam waktu dekat. Alasannya persoalan yang terjadi di Kampung Sosrowijayan Kulon itu sangat kompleks, bukan hanya soal prostitusi.

Advertisement

(Baca Juga : PROSTITUSI : Warga Sarkem Menolak Disebut Kawasan Lokalisasi)

Lurah Sosromenduran, Bambang Endro Wibowo pun menyatakan butuh pendekatan yang soft untuk menghentikan aktivitas PSK di Sarkem karena bukan hanya persoalan PSKnya. Melainkan lahan penghidupan bagi warga dan juga pengusaha yang memanfaatkan lahan tersebut.

Bambang mengakui rencana penutupan prostitusi yang terlokalisasi di Sarkem hanya menjadi wacana sejak dulu. Karena penutupan itu berkonsekuensi mencarikan lahan pekerjaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sarkem.

Advertisement

“Tergantung ketegasan pemangku kebijakan,” tegas dia, Selasa (1/3/2016)

Lokalisasi Sarkem berada di kawasan permukiman warga. Hal itu yang membedakan dengan lokalisasi di tempat lain. Rumah-rumah warga disewakan pada pelaku usaha hiburan dan penjaja seks komersial (PSK) sehingga kawasan tersebut menjadi ladang penghasilan bagi warga sekitar. ?Bambang mengatakan, ada sekitar 60an rumah warga yang disewakan, sementara PSK yang mencari penghidupan di lokasi tersebut sekitar 300an orang, sebagian besar dari luar Jogja, hanya ke Sarkem saat malam hari.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tidak banyak komentar soal lokalisasi Sarkem. Menurutnya, yang terjadi di Sarkem bukan lokalisasi karena pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin lokalisasi. Namun, ia mengakui adanya prostitusi di kawasan tersebut. ?

Advertisement

“Itu berkaitan dengan perilaku disana, hanya butuh kontrol sosial masyarakat.” ujar Haryadi.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif