SOLOPOS.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Lokalisasi sarkem terdesak pembangunan hotel
Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai penutupan lokalisasi dapat melahirkan masalah baru.
Ditengah maraknya penutupan sejumlah titik lokalisasi di beberapa daerah, raja Kraton Yogyakarta itu mempertanyakan efek samping kebijakan membubarkan lokalisasi. Menurut dia membubarkan lokalisasi tidak serta merta menuntaskan masalah, melainkan menimbulkan masalah baru.
Pasalnya saat prostitusi dipusatkan dalam suatu area Pemerintah daerah setempat akan lebih mudah dalam mengawasi dan melakukan pembinaan untuk mengentaskan pelaku yang terlibat dari bisnis terlarang itu. Bila dibubarkan, upaya pengawasan dan pengentasan oleh Pemda akan semakin sulit.
“Saiki seperti Kalijodo kalau dibubarkan apakah mereka pulang atau malah tersebar? Kalau tersebar malah jadi tidak terkendali. Yang begitu itu rasanya tidak akan habis,” ungkapnya, Senin (22/2/2016)
Penyataan Sultan berlawanan dengan sikap Kementerian Sosial. Jumat (19/2/2016) lalu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mencetuskan harapan untuk membebaskan Indonesia dari area Lokalisasi 2019 mendatang.