MALIOBORO UNTUK PEJALAN KAKI : Juru Parkir Waswas

JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto
Ilustrasi Jalan Malioboro

Harian Jogja.com, JOGJA – Komunitas parkir berharap tidak menjadi pihak yang dirugikan sebagai akibat dari penataan kawasan Malioboro. Tukang parkir ini meminta agar pengelolaan parkir tidak diserahkan kepada swasta.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

“Biarkan yang tradisional ini bertahan,” kata Ketua Komunitas Parkir Malioboro, Sigit Karsana Putra kepada Harian Jogja, Sabtu (20/7/2013).

Sigit mengaku pihaknya tidak menolak dengan penataan Malioboro, karena hal itu dapat menambah kenyamanan para pengunjung. Hanya, pengelolaan sebisa mungkin dapat semakin menyejahterakan juru parkir (jukir) di Malioboro yang jumlahnya mencapai 200 orang.

“Kalau sekarang tiap hari jukir hanya dapat Rp50.000, harapannya bisa meningkat dengan penataan itu,” ujarnya.

Saat ini, menurut dia, ada 60 titik parkir di Malioboro. Dengan adanya penataan, Sigit meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memfasilitasi mereka untuk mendapat lahan parkir yang layak dan dikelola sendiri oleh juru parkir.

Sebelumnya para komunitas dari tukang parkir, PKL, tukang becak, kata Sigit, sudah pernah berdialog dengan Pemda DIY di sebuah hotel yang terletak di daerah Sosrowijayan.

Tapi konsep penataan yang jelas belum pernah disosialiasikan. Lantaran itu pula, komunitas parkir belum dapat bersikap dengan adanya rencana pemindahan parkir dari sisi timur ke sisi barat Malioboro.

Sisi timur itu rencananya akan digunakan sebagai kawasan pejalan kaki karena dinilai lebih layak dan teduh. “Selama tidak tahu konsep seluruhnya, kami belum bisa bersikap,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memaparkan hasil kajian penataan Malioboro kepada Pemda DIY, Kraton, dan PT KAI Daerah Operasi VI, Jumat (19/7/2013).