Mantan Kepala Inspektorat Bantul Diperiksa terkait Kasus Tenaga Honorer K2

Harianjogja.com, BANTUL- Mantan Kepala Inspektorat Bantul Subandriyo diperiksa Inspektorat terkait verfikasi data tenaga honorer kategori II yang tengah dilaksanakan lembaga ini. Subandriyo mengklaim, Pemkab Bantul tidak terlibat manipulasi data K2.

Subandriyo kepada media ini menyatakan, ia diperiksa terkait posisinya sebagai mantan Kepala SMAN 1 Imogiri Bantul pada 1996-1999. Saat itu, ia pernah mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangatakan sejumlah honorer K2.

Promosi Sejarah KA: Dibangun Belanda, Dibongkar Jepang, Nyaman di Era Ignasius Jonan

“Saya diminta buat pernyataan soal K2 benar atau tidak datanya. Ya tentu saja saya yakin itu benar. Diperiksanya beberapa hari lalu masih minggu ini,” ungkap Subandriyo, Jumat (14/11/2014).

Seperti diketahui, Inspektorat Bantul kini tengah memeriksa serta memverifikasi kebenaran data ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berasal dari guru dan pegawai honorer K2.

Mereka diperiksa lantaran diduga memanipulasi data tahun pengangkatan mereka sebagai honorer demi lolos seleksi CPNS pada akhir 2013 lalu.

Pemkab Bantul kini menahan menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai PNS sebelum verifikasi selesai. Verifikasi ini untuk membuktikan kebenaran data para CPNS tersebut.

Subandriyo menambahkan, uji publik terhadap kevalidan data K2 sejatinya sudah berlangsung sejak ia memimpin Inspektorat beberapa tahun lalu.

“Karena itu saya yakin data K2 itu benar karena sudah diuji publik. Saat itu nama yang masuk kategori II diumumkan di website dan tidak ada yang mempermasalahkan. Kalau pun ada yg datanya tidak benar paling hanya 2%,” paparnya.

Ia juga membantah bila Pemkab Bantul yaitu Inspektorat, Bupati maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terlibat dalam manipulasi data K2. Menurutnya, inspektorat hanya menerima data yang diserahkan sekolah atau instansi terkait. Ihwal kebenaran data tersebut hanya honorer dan instansi tempatnya bekerja yang tahu.

“Kami itu hanya menerima data secara formal. Yang tahu kebenaran data tentu yang bersangkutan dan instansi atasannya entah itu sekolah atau kepala sekolah maupun dinas terkait,” ujarnya.