SOLOPOS.COM - Ilustrasi/dok
SLEMAN—Mekanisme seleksi dan pendampingan bidik misi perlu dievaluasi dan disertai ‘rambu-rambu’ yang lebih riil.
Memasuki tahun keempat pelaksanaan bidik misi, ribuan mahasiswa di Indonesia telah merasakan kuliah gratis. Kendati demikian, kebijakan ini tetap perlu dievaluasi. Dari kacamata Universitas Gadjah Mada (UGM), kata Rektor UGM, Pratikno, kendala penyaluran bidik misi dimulai sejak seleksi.
Menurut dia, persoalan ini terjadi lantaran setiap PTN memiliki standar berbeda. Sementara, ketentuan bidik misi cenderung sama yakni mengacu pada keluarga kurang mampu.
“Setiap universitas unggulan punya passing grade tinggi. Makanya jumlah penerima bidik misi yang diseleksi tidak sampai separuh dari kuota. Saat kami menurunkan (passing grade) pun belum dapat penuhi,” kata Pratikno saat ditemui di UGM, Rabu (20/3).
Sementara bidik misi digulirkan untuk memenuhi ketentuan pemerintah. Yakni membantu sekitar 20% masyarakat tidak mampu. Sehubungan dengan kuota tersebut, setiap tahun UGM berusaha memenuhi target peserta bidik misi sesuai alokasi dari pemerintah pusat. Pada 2012 UGM mendapat jatah kuota bidik misi sebesar 1.000 kursi.
Berdasarkan instruksi Dirjen Dikti jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 1.320 kursi untuk S1 dan Sekolah Vokasi. Tahun ini, UGM menargetkan 1.000 kursi. Selain bidik misi, program lain yang digelontorkan pemerintah dalam membantu meringankan beban mahasiswa ialah dengan adanya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Pada 2012 UGM mendapatkan BOPTN sekitar Rp 90 miliar. Namun dana ini sering terlambar cair. Sebelumnya Direktur Kemahasiswaan UGM, Senawi justru berharap kuota bidik misi 2013 berkurang. Pasalnya, uang bulanan yang diterima mahasiswa sebesar Rp600.000 per bulan dinilai sudah tidak relevan di DIY, apalagi di kota besar lain.
“Dengan pengurangan kuota bidik misi, kami berharap uang bulanan dapat meningkat. Jadi mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan menjadi lebih baik,” tuturnya.