Menag: Penguatan Pendidikan Karakter, Bukan Pemaknaan 5 Hari Sekolah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin memberikan sinyal penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah dengan berbagai argumentasi

Promosi Pemimpin Negarawan yang Bikin Rakyat Tertawan

Harianjogja.com, SLEMAN – Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin memberikan sinyal penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah dengan berbagai argumentasi. Menag berharap, jika keputusan itu diterapkan secara menyeluruh tidak menjadi kewajiban bagi tiap sekolah.

Lukman Hakim menegaskan, pemerintah sebenarnya tidak menerapkan lima hari sekolah tersebut, namun yang ditekankan adalah untuk penguatan pendidikan karakter. Karena itu ia berharap, jangan sampai penguatan pendidikan karakter itu justru semakin dipersempit pemaknaannya menjadi lima hari sekolah.

“Pemerintah tidak mengintrodusir tidak menerapkan lima hari sekolah itu, yang ditekankan sesungguhnya adalah penguatan pendidikan karakter, karena itu kita berharap jangan kemudian penguatan pendidikan karakter ini dikurangi, dipersempit pemaknaannya menjadi lima hari sekolah,” terangnya di UIN Suka, Selasa (8/8/2017).

Selain itu di tengah masyarakat juga menghadapai persoalan kompleks, karena banyak pihak terutama di Madrasaj yang merasa terganggu dengan kebijakan lima hari sekolah.

“Banyak masyarakat kita khsusunya siswa sisiwi tidak hanya di sekolah umum tetapi utama di madrasah diniyah itu sangat terganggu dengan adanya kebijakan lima hari sekolah,” ujar dia.

Ia berharap itu bukan menjadi kebijakan yang diwajibkan secara merata pada semua jenis pendidikan. Jika akan menerapkan, harus diberikan keluasaan bagi setiap sekolah. Selain itu perlu adanya persetujuan dengan orangtua siswa terkait kesediaan mengikuti program lima hari sekolah. Karena faktanya, kebijakan ini mendapatkan banyak penolakan.

“Karena sekarang banyak pihak yang sangat berkeberatan khususnya masyarakat madrasah diniyah, ponpes, kyai, ulama, yang keberatan karena kebijakan itu akan mempengaruhi sistem pendidikan yang telah dikembangkan di ponpes selama puluhan tahun,” tegasnya.

Meski memberikan argumen yang memberikan sinyal penolakan namun Menag enggan menjawab ketika ditanya penegasan terkait kemungkinan Kementrian Agama menolak kebijakan lima hari sekolah yang tengah digulirkan Kemendikbud.