SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)

Minimarket berjejaring berpengaruh terhadap pasar tradisional

Harianjogja.com, BANTUL- Pedagang pasar tradisional Imogiri sudah mengambil kesepakatan agar toko modern yang baru berdiri di sekitar pasar tersebut untuk segera pindah. Mereka menuntut agar semua pihak menaati peraturan yang berlaku.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

Salah satu pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Komisariat Imogiri menegaskan, pedagang pasar bukanlah orang yang buta aturan.

Ditegaskannya, saat pembahasan aturan yang berlaku, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), pihaknya mengaku terlibat.

Itulah sebabnya, ia tahu betul detail aturan tersebut. Dikatakannya, sejak awal pihaknya bahkan mengusulkan agar jarak antara toko modern dan pasar tradisional mencapai 5.000 meter.

“Tujuannya agar di Bantul bebas toko modern, khususnya yang berjejaring. Tapi setelah dirapatkan ulang, akhirnya ditetapkan 3.000 meter,” ujarnya.

Kendati begitu, ia menegaskan para pedagang pasar tradisional Imogiri masih bisa menahan diri untuk tidak menggelar aksi. Para pedagang sepakat untuk menunggu tindak lanjut dari pemerintah kecamatan Imogiri dalam melakukan mediasi dengan pihak pengelola. “Kami harapkan secepatnya [mediasi]. Kalau bisa dalam bulan ini,” tegasnya.

Ia mengaku, sejauh ini dampak berdirinya toko modern berjejaring itu belum dirasakan oleh pedagang pasar. Dampak itu baru akan terasa saat mendekati momen tertentu.

Seperti misalnya saat menjelang Lebaran dan liburan, toko modern berjejaring itu pasti menggelontor tokonya dengan diskon dan hadiah. Akibatnya, saat menjelang lebaran dan liburan, masyarakat jelas memilih berbelanja di toko tersebut ketimbang di pasar tradisional. Padahal momentum sebelum Lebaran itu adalah salah satu sumber pendapatan terbesar para pedagang tradisional.

Karena itulah, ia menyayangkan sikap pemerintah yang meloloskan izin dari pengelola toko tersebut. Menurutnya, sikap pemerintah ini adalah bukti ketidakkonsekuenan mereka terhadap peraturan yang sudah ada.

Ditegaskannya, pemerintah seharusnya tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. Karena itulah,sampai sejauh ini pihaknya memang masih bisa menenangkan para pedagang. “Kami memang fokus pada mediasi dulu. Kalau jalan buntu, baru saya akan kerahkan massa,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya