SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Arif Wahyu)
Mobil dinas anggota DPRD Bantul yang diusulkan untuk setiap personel, dipastikan akan batal
Harianjogja.com, BANTUL– Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Bantul Sigit Sapto Raharjo menolak usulan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk seluruh anggota DPRD. Alasannya, angka defisit anggaran daerah mencapai ratusan miliar rupiah.
Sigit Sapto Rahardjo menegaskan, bakal mencoret usulan pengadaan mobil dinas itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.
“Di paripurna [sidang paripurna] akan saya hapuskan,” tegas Sigit Sapto Rahardjo akhir pekan lalu.
Kebijakan itu terpaksa ditempuh karena pemerintah saat ini mengalami defisit anggaran daerah hingga Rp100 miliar. Pemerintah kata dia harus jeli memilih mana belanja prioritas mana yang bukan untuk dianggarkan dalam APBD 2016.
Ia menilai, pengadaan mobil dinas baru itu bukan agenda prioritas pemerintah. “Saya ingin hal yang tidak prioritas dihilangkan dulu,” ungkap dia.
Ditambahkannya, tidak hanya anggaran usulan legislatif yang ia tolak, termasuk anggaran dari eksekutif yang dianggap tidak prioritas. “Ini adalah cara mengatasi defisit, anggaran-anggaran itu [yang tidak prioritas] saya hilangkan,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP Bantul Suratman mengungkapkan, dewan masih membutuhkan 34 unit mobil dinas baru untuk dibagikan ke seluruh anggota dewan yang tidak memegang jabatan di DPRD. Selama ini dari total 45 anggota DPRD Bantul, hanya pimpinan dewan dan pimpinan alat kelengkapan dewan yang memegang mobil dinas.
Para wakil rakyat menurutnya mengusulkan mobil dinas baru karena dalam aturan, posisi anggota DPRD setara dengan pejabat eselon II di Pemkab Bantul. Mereka ingin memiliki fasilitas mobil dinas seperti yang dimiliki pejabat eselon II.
Selain itu, para anggota DPRD terinspirasi dengan anggota dewan di Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur. “Di sana seluruh anggota dewannya punya mobil dinas padahal pendapatan daerahnya lebih kecil dari Bantul,” klaim Suratman.