MODAL USAHA : Aturan KUR Bagus, Tapi Implementasi di Lapangan Tidak Mudah

Modal usaha yang disediakan sejumlah bank pemerintah berupa KUR tidak mudah diakses pengusaha kecil

Harianjogja.com, SLEMAN– Banyak program pemerintah yang digulirkan untuk membantu usaha kecil menengah (UKM) berkembang. Salah satunya kredit usaha rakyat atau KUR. Sayangnya, pinjaman modal melalui KUR untuk UKM dinilai masih setengah hati.

Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat

Ketua Umum Komunitas UKM DIY Prasetyo Atmosutidjo menjelaskan, KUR awalnya diharapkan dapat menjadi solusi bagi UKM untuk mendapatkan dana yang murah dan cepat.

Sayangnya, respons perbankan terkait KUR untuk UKM belum maksimal. Persyaratan pinjaman KUR masih kaku dan menyulitkan pelaku UKM. Dampaknya, UKM belum menikmati fasilitas kredit murah itu secara maksimal.

“Ini disebabkan tidak ada sinkronisasi aturan dengan pelaksanaan di lapangan. Aturan di atas cukup bagus, tapi implementasi di lapangan tidak,” kritiknya saat diskusi Forum Wartawan Ekonomi-Bisnis Jogja, Jumat (20/4/2016) di Restoran Pringsewu.

Prasetyo melihat, masih ada jurang besar antara keinginan pemerintah dalam hal ini presiden dan menteri dengan praktik penyaluran KUR di lapangan.

“Prosedur masih UKM untuk mengakses KUR sulit dan kaku. Ini yang menyebabkan KUR kurang disukai UKM. Terbukti banyak UKM yang tidak meminjam modal murah itu. Aturan perbankan masih belum mendukung UKM,” katanya.

Menurut Prasetyo, pemerintah perlu mengubah skema dan syarat pinjaman modal untuk UKM. Dia mencontohkan, di beberapa negara seperti Jepang, pemerintah memiliki lembaga yang dapat memberi pinjaman murah dan mudah pada pelaku UKM.

“Pemerintah harus melakukan intervensi. Ini sebenarnya yang ditunggu pelaku UMKM, aksi nyata dari pemerintah,” paparnya.

Selama ini, katanya, lembaga penjamin masih kaku, pasif, dan bergantung pada bank. Persyaratan adanya jaminan atau agunan seringkali menyulitkan UKM. Dampaknya, KUR lebih menyasar para pebisnis non UKM.

“Bank hanya mengejar target penyerapan KUR saja. Padahal mereka juga tidak banyak melakukan pendampingan. Ini perlu perubahan radikal agar lembaga penjaminan UKM bisa lebih proaktif,” usulnya.