Model Ekonomi Pancasila Perlu Ditemukan

Ekonomi Pancasila perlu masuk dalam arus perkembangan teknologi

Harianjogja.com, JOGJA-Model ekonomi Pancasila tergolong sulit untuk ditemukan turunannya. Persoalan itu dibahas dalam Seminar Nasional Tantangan Ekonomi Pancasila dalam Menghadapi Era Disrupsi di Universitas Janabadra (UJB) Jogja, Selasa (14/11/2017).

Promosi Yos Sudarso Gugur di Laut Aru, Misi Gagal yang Memicu Ketegangan AU dan AL

Rektor UJB Cungki Kusdarjito yang juga menjadi pemateri menjelaskan, pihaknya berupaya untuk mendorong seluruh civitas akademika UJB untuk mendapatkan pemahaman tentang ekonomi Pancasila. Apalagi, saat ini perkembangan arus teknologi informasi juga turut memberikan dampak ekonomi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Pancasila perlu masuk dalam arus perkembangan tersebut.

“Pemahaman [ekonomi Pancasila] diberikan, terutama setelah ada perkembangan teknologi baru saat ini yang mengubah sistem perilaku masyarakat dan berdampak pada ekonomi,” terangnya, Selasa (14/11/2017).

Apalagi, kata dia, UJB merupakan universitas kebangsaan sehingga ada tanggungjawab akademik yang perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan tentang ekonomi. Cungki mengatakan, ekonomi Pancasila memang lebih mudah dipahami dibandingkan mencari turunan sebagai model secara kuantitatif.

Hal itu akan berakibat pada sulitnya untuk menganalisis kasus penerapan ekonomi pancasila. Oleh karena itu akademisi perlu mencermati hal tersebut dalam memberikan berbagai masukan untuk penerapan ekonomi Pancasila.

“Perbandingan dua mainstream ekonomi, ekonomi terencana dan ekonomi pasar dengan ekonomi Pancasila menjadi sulit dilakukan tanpa basis model yang kuat, itu tidak dapat dilakukan,” ujarnya.

Namun, lanjut Cungki, ada beberapa pendekatan yang menurutnya dapat dipakai untuk memodelkan ekonomi pancasila. Antara lain, soft computing, social network analysis, pendekatan modal sosial dan experimental economics. “Itu pendekatan baru tetapi kemungkinan dapat dipakai untuk model [ekonomi Pancasila],” kata dia.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Bhimo Rizky Samudro dalam kesempatan itu memaparkan antara lain tentang pengaruh ketergantungan dan ketidakpastian ekonomi global terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia mengatakan, berbagai kebijakan makro ekonomi negara cenderung kurang berdaulat karena spirit globalisasi-neoliberal ternyata memberikan banyak kontradiksi terhadap nilai pancasila dan pembangunan.

“Sehingga perlu disusun skema sederhana untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat dan negara mengurangi dampak ketergantungan dan ketidakpastian ekonomi di era globalisasi, neoliberal ini,” kata dia.