Harianjogja.com, KULONPROGO – Moratorium bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kulonprogo telah berakhir pada 2011 lalu. Padahal, kebutuhan pegawai kabupaten tersebut masih sangat banyak. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo menyatakan, setidaknya kekurangan pegawai di kabupaten itu mencapai 1.500 orang.
Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKD Kulonprogo Sarji mengatakan, setiap tahun usulan penerimaan pegawai selalu disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, usulan tersebut selalu tidak dipenuhi. Bahkan, pada penerimaan CPNS tahun 2014 dari 200 formasi yang disusulkan hanya 30 formasi yang diberikan.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Tahun 2015 rencananya kami akan tetap mengusulkan penambahan pegawai. Tetapi kami belum tahu akan mendapat jatah atau tidak,” ujar Sarji saat dihubungi, Rabu (29/10/2014).
Sarji mengatakan, selama empat tahun ke belakang, Kulonprogo pernah mengajukan sekitar 400 formasi CPNS. Sementara, kebutuhan pegawai di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat besar. Padahal setiap tahunnya jumlah PNS yang pensiun di kabupaten ini dapat mencapai 300 pegawai.
Lebih lanjut Sarji mengatakan, saat ini jumlah PNS di Kulonprogo ada 8.000 orang. Menurut dia, jumlah tersebut belum ideal, karena masih kurang setidaknya 1.500 pegawai.
Dia mengatakan, sebagian besar kekurangan PNS ada di lingkungan pendidikan. Jumlah guru kelas untuk jenjang sekolah dasar masih sangat kekurangan.
“Kekurangan SD saja mencapai lebih dari 200 orang. Apalagi setidap tahun, pegawai yang pensiun mencapai 100 orang,” jelas Sarji.
Sarji menambahkan, untuk menutupi kekurangan tersebut, diupayakan melalui peningkatan kapasitas pegawai dan penerimaan melalui mutasi. Peningkatan kapasitas dilakukan agar kinerja masing-masing SKPD dapat berjalan lebih maksimal.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
